Cecep Husni Mubarok

Sukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013

Perolehan SITUNG KPU Jabar

Published on: Wednesday, 27 February 2013 // , ,
Hasil penghitungan sementara PILGUB JABAR 2013
Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 (PILGUB JABAR 2013) yang menggunakan aplikasi SITUNG KPU JABAR hingga Rabu, 27 Februari 2013, jam 08:20, data yang masuk ke sistem sudah mencapai 61.799 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total TPS se Jabar yang mencapai 74.948 TPS atau persentasenya 82.456% data penghitungan suara TPS yang sudah diinputkan ke sistem SITUNG KPU JABAR, hasilnya :

rangking pertama : pasangan calon nomor urut 4, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dengan perolehan suara 5,294,861 ( 31.9% )

rangking kedua : pasangan calon nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dengan perolehan suara 4,769,206 ( 28.7% )

rangking ketiga : pasangan calon nomor urut 3, Dede Yusuf-Lex Laksamana dengan perolehan suara 4,181,681 ( 25.2% )

rangking keempat : pasangan calon nomor urut 2, Irianto MS Syafiuddin (Yance)-Tatang Farhanul Hakim dengan perolehan suara 2,091,807 ( 12.6% )

rangking kelima : pasangan calon nomor urut 1, Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib dengan perolehan suara 286,334 ( 1.7% ) 

selengkapnya bisa dicek di http://kpu.jabarprov.go.id/situngpilgub/index.php/suarasementara/suaraanda


Hasil perolehan diatas bersifat real count serta hitung cepat versi SITUNG KPU JABAR, dan tidak akan dilanjutkan hingga data TPS yang masuk ke sistemnya sampai 100%.

Hasil resminya, tetap akan menggunakan hasil manual, yang akan diplenokan/ direkap di masing-masing tingkatan penyelenggara PILGUB JABAR 2013,  dimulai KPPS pas hari H 24 Februari 2013, PPS pada 25-26 Februari 2013, PPK pada 27-28 Februari 2013, KPU Kabupaten/ Kota se Jabar pada 1-2 Maret 2013, dan terakhir di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat pada 3 Maret 2013.

Mari wujudkan Jawa Barat tercinta ini tetap kondusif, aman dan tertib..
semua pasangan calon, harus lapang dada, SIAP MENANG, HARUS SIAP KALAH!!!!!


Alhamdulillah, KPU Dapat Remunerasi

Published on: Thursday, 21 February 2013 // , ,
tunjangan remunerasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Rencana penerapan reformasi birokrasi yang berujung pada pemberian tunjangan remunerasi di 19 instansi tahun ini terus dikebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mendorong setiap instansi itu untuk bergerak cepat memperbaiki birokrasi masing-masing.

Sembilan belas instansi tersebut adalah Kemenpora, Kementerian UKMK, Kemensos, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Setjen MPR, Ombudsman, Kemenag, Basarnas, dan Kementerian ESDM. Kemudian, Setjen MK, Setjen KY, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial, Kementerian BUMN, BPN, BNPB, Setjen DPD, KPU, dan Setjen Komnas HAM.

"Selain di 19 institusi itu, penerapan reformasi birokrasi juga kita dorong di 33 pemprov," tutur Men PAN-RB Azwar Abubakar.

Penerapan reformasi birokrasi berujung pada kompensasi pemberian tunjangan remunerasi untuk para pegawai. Meski begitu, Azwar meminta semangat memperoleh tunjangan remunerasi itu tidak ditempatkan di urutan nomor satu. "Yang paling penting itu adalah semangat untuk mereformasi birokrasi. Menjadi birokrasi yang lebih melayani masyarakat," ucap menteri yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Azwar mengatakan, mewujudkan reformasi birokrasi tidak mudah. Kemen PAN-RB selaku leading sector tidak bisa bekerja sendiri.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/02/19/159122/19-Instansi-Terima-Remunerasi- (diakses 21/2/2013, 08:49) 



Terkait PKPI, KPU Tidak Dapat Laksanakan Putusan Bawaslu

Published on: Friday, 15 February 2013 // , , ,
konferensi pers KPU terkait putusan Bawaslu tentang PKPI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, tidak dapat melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/ 2013 terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

“Pada 7 Februari lalu kami telah menerima salinan Keputusan Bawaslu terkait PKPI itu. KPU kemudian mengambil kewenangan atributif untuk menentukan peserta Pemilu 2014. Setelah melakukan Pleno, kami memutuskan, tidak dapat melaksanakan keputusan tersebut,” tegas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Senin (11/2) sore.

Keputusan KPU ini, jelas Husni, sesuai dengan ketentuan pasal 258 (1) dan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, lanjut Husni, KPU tetap pada keputusan semula, yakni Keputusan KPU Nomor 05//Kpts/KPU/TAHUN 2013, bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 adalah sepuluh partai.

Langkah yang diambil KPU tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menguji norma hukum (Peraturan KPU –red) terhadap undang-undang.

“Bawaslu tidak punya kompetensi untuk membatalkan Peraturan KPU (PKPU) terkait adanya persyaratan bahwa kepengurusan partai harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pemahaman kami, PKPU itu masih berlaku,” ujar anggota KPU, Ida Budhiati.

Pertimbangan kedua, lanjut Ida, adanya perbedaan penilaian Bawaslu terhadap keterangan KPU kabupaten/kota.

“Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, keterangan KPU Kabupaten Klaten bisa diterima dalam sidang ajudikasi dengan pemohon PKPI. Tetapi, untuk kasus yang sama yang terjadi di Kabupaten Grobogan, keterangan KPU Kabupaten Grobogan hanya diposisikan sebagai saksi. Ini menunjukkan inkonsistensi Bawaslu, padahal kasus keduanya terjadi di provinsi yang sama,” urai Ida.

Sedangkan pertimbangan ketiga, kata Ida, Bawaslu memberikan pengakuan yang berbeda terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

“Di Provinsi Sumatera Barat, alat bukti termohon (KPU Provinsi Sumatera Barat dan empat KPU kabupaten/kota --red) yang tidak pernah disampaikan dalam persidangan, tiba-tiba bisa muncul dan dijadikan sebagai alat bukti untuk dijadikan pertimbangan  mengambil keputusan,” bebernya.

Namun demikian, KPU tetap menghormati pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu.  Dengan catatan, Bawaslu harus bekerja dengan profesional, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. KPU juga mempersilakan PKPI jika ingin membawa persoalan ini ke pengadilan.

“Sesuai UU, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN). KPU akan menyiapkan hal-hal yang menjadi objek sengketa, termasuk alat bukti, keterangan, dan saksi-saksi,” tutup Husni.

Selain Ida Budhiati, anggota KPU yang mendampingi Husni adalah Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro.
 
Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7479&Itemid=1 (diakses 15/02/2013, 09:01)


Bawaslu: PKPI Berhak Ikut Pemilu 2014

Published on: Wednesday, 6 February 2013 // , ,
Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia menjadi peserta Pemilu 2014. Demikian keputusan yang dibacakan oleh Bawaslu, dalam sidang keputusan sengketa permohonan nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, di Jakarta, Selasa (5/2) malam.

“Bawaslu menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia,” kata Muhammad dalam pembacaan sidang keputusan tersebut.

Selain itu, dalam Keputusan Sengketa, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. “Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” tambah Muhammad.

Dalam pertimbangan hukumnya, hampir semua dalil yang dimohonkan oleh PKP Indonesia dapat diterima dan beralasan hukum. Misalnya, dalam hal dalil keterwakilan perempuan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kendal, dan seterusnya. Berdasarkan penilaian Bawaslu, ditegaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan DPRD pasal 8 ayat 2 huruf (e), bahwa keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Sedangkan klausa “memperhatikan” keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak bersifat wajib.

“Sehingga dalil keberatan pemohon soal keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diterima dan beralasan hukum,” ujar Endang yang membacakan pertimbangan hukum dan penilaian dalam keputusan Bawaslu.

Selain itu, sebagai contoh, dalam pemeriksaan terungkap fakta bahwa, KPU Kabupaten Solok tidak melakukan verifikasi secara maksimal untuk mencapai Kecamatan Hiliran Gumanti. Hal ini dibuktikan dengan KPU Kabupaten Solok tidak mengetahui kondisi geografis Kecamatan Hiliran Gumanti yang sangat sulit untuk dijangkau perbukitan terjal dan jalan setapak.

Padahal apabila melakukan verifikasi faktual sampai kecamatan tersebut tentu saja dapat memahami permasalahan geografis yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menghadirkan anggota PKP Indonesia yang berada di kecamatan tersebut tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Solok juga menanggung kesalahan akibat dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan PKP Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum PKPI, Letjen (Purn) Sutiyoso mengapresiasi keputusan Bawaslu tersebut. Menurutnya, pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Bawaslu sangat objektif dan adil.

“Patut kita syukuri semua dan saya ucapkan semua pihak atas dukungan moril proses (sengketa pemilu) di Bawaslu. Yang paling penting saya ingin memberi apresiasi pada Bawaslu,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, dalam keterangan persnya seusai persidangan di halaman kantor Bawaslu.  

Di hadapan semua pendukungnya, Sutiyoso juga mengatakan bahwa Bawaslu menjadi salah satu institusi yang dapat diandalkan dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Keobjektifan yang dibuat Bawaslu dalam keputusannya, menurutnya dapat menjadi salah satu penilaian.

Ternyata masih ada institusi yang bisa diandalkan dan menjadi benteng keadilan. Intistusi ini bekerja dengan baik, Bawaslu mampu objektif dan adil. Begitu juga pihak yang memberikan keterangan yang masuk akal,” pungkasnya.

Sumber : http://www.bawaslu.go.id/berita/39/tahun/2013/bulan/02/tanggal/06/id/4163/ (diakses 06/02/2013, 17:07


Download Logo REPUBLIKAN Vektor - Corel Draw

Published on: Monday, 4 February 2013 // ,
Download Logo Partai Republika Nusantara - REPUBLIKAN
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Republika Nusantara - REPUBLIKAN dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

Uang Kehormatan KPU Naik

Published on: Saturday, 2 February 2013 // ,
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) PNG
Sesuai amanat Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Januari lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disebutkan dalam Perpres tersebut, Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Besarnya uang kehormatan Ketua KPU adalah Rp 23.750.000,00; Anggota KPU Rp 20.625.000,00; Ketua KPU Provinsi Rp 9.900.00,00; Anggota KPU Provinsi Rp 8.250.000,00; Ketua KPU Kabupaten/Kota Rp 6.800.000,00; dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Rp 5.550.00,00.

“Kepada Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas,” bunyi Pasal 3 Ayat (1) Perpres tersebut.

Mengenai besarnya biaya perjalanan dinas itu, menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2013.


Naik  
Jika dibandingkan dengan uang kehormatan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPU sebelumnya, maka jumlah uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU sesuai Perpres No. 11/2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebelumnya gaji anggota KPU Pusat setelah dipotong pajak adalah Rp 10,6 juta, sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi masing-masing menerima Rp 6 juta dan Rp 5 juta, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp  5 juta dan Rp 4 juta.

Sumber : http://setkab.go.id/berita-7228-uang-kehormatan-ketua-kpu-rp-23750-anggota-rp-20625-juta-ketua-kpu-provinsi-rp-99-juta.html (diakses 02/02/2013, 22:03) 

Inilah Sekjen KPU Yang Baru

Published on: Friday, 1 February 2013 // ,
Ir Arif Rahman Hakim, MS - Sekjen KPU RI
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Jumat (1/2) melantik sekretaris jenderal KPU yang baru Ir Arif Rahman Hakim, MS di ruang utama lantai 2 kantor KPU.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M/tahun 2013 yang telah menetapkan Arif Rahman Hakim sebagai sekjen KPU menggantikan Suripto Bambang Setyadi yang memasuki masa pensiun.

Husni Kamil Manik usai melantik sekjen yang baru dalam sambutannya meminta sekjen yang baru segera melakukan konsolidasi internal dan tata organisasi kesekjenan. Kemudian menjalin koordinasi dan komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan sinkronisasi program kerja tahun anggaran 2013.


Husni juga meminta sekjen segera merumuskan inovasi manajemen dan melaksanakannya secara terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Raih prestasi yang lebih baik dari capaian prestasi sebelumnya,” ujar Husni.
Sekjen yang baru diharapkan segera beradaptasi dengan program dan kegiatan yang sedang berjalan di KPU. Menyatukan gerak langkah pejabat dan staf untuk melakukan pembenahan di berbagai bidang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan berkualitas.

Husni memberi catatan bahwa hasil evaluasi penyelenggaran pemilu 2009 ada enam hal yang perlu ditingkatkan yakni pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, penyelesaian sengketa, sosialisasi pemilu, penghitungan suara dan peningkatan kapasitas serta integritas penyelenggara pemilu.

Pergantian dan pengisian sekjen yang baru, kata Husni merupakan dinamika organisasi yang harus disikapi secara bijak. Rekrutmen sekjen yang dilakukan secara terbuka dengan mengungkap potensi para calon merupakan wujud dari komitmen KPU dalam melakukan reformasi birorkasi di kesekjenan.

“Sekjen yang baru harus mampu menjawab tantangan untuk mengelola penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, efesien, akuntabel dan bertanggung jawab,” ujarnya. Salah satunya dengan melakukan peningkatan dalam pelayanan dan dukungan teknis secara terarah," terkoordinasi dan terencana.

Pembenahan manajemen di seluruh unit kerja KPU yang terdiri dari 1 kantor kesekjenan, 33 kantor sekretariat provinsi dan 497 sekretariat kabupaten/kota mutlak diperlukan.  Keseluruhan unit satuan kerja juga harus memahami fungsi sekretariat yang menjadi supporting/pendukung komisioner dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Kemudian kesekjenan harus menjaga dan memelihara kemandirian, independensi dan profesionalitas KPU.  “Kesekjenan harus memiliki loyalitas tunggal dengan arah dan kebijakan yang diputuskan pleno KPU,” pungkasnya.

Sekjen demisioner Suripto Bambang Setyadi dalam sambutannya meminta semua pegawai di sekretariat KPU memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada sekjen yang baru sesuai tugas, pokok dan fungsinya. “Saya titip pesan kepada semuanya, beliau (sekjen yang baru-red) adalah bapak kita, berikan layanan yang sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dia juga meminta sekjen baru untuk mengikuti arahan, kebijakan dan norma dari komisioner KPU. Suripto mengatakan sudah banyak kemajuan dalam tata kelola organisasi kesekjenan mulai dari peningkatan anggaran, saranan dan prasaranan, dasn sumberdaya manusia.

Dalam hal tata kelola anggaran, misalnya kata Suripto, KPU tahun 2010 dan 2011 sudah meraih wajar dengan pengecualian (WDP). Dia berharap tahun 2012 raihan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat menjadi lebih baik.

Untuk peningkatan sumberdaya manusia, KPU yang tadinya “meminjam” pegawai dari berbagai instansi pemerintahan, kini sudah memiliki pegawai organik sebanyak 5 ribu orang atau 50 persen dari personel KPU secara keseluruhan.

Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7437&Itemid=1 (diakses 01/02/2013, 16:29) 

 **


Profil atau Biodata Ir Arif Rahman Hakim, MS.,  ketika mendaftar menjadi Sekjen KPU RI,
klik http://www.cecephusnimubarok.com/2012/12/profil-biodata-calon-sekjen-kpu.html


Download Poster Visi-Misi Paslon PILGUB JABAR 2013

poster biodata, visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 (PILGUB JABAR 2013)
Download/ unduh Poster tentang biodata serta pemaparan visi dan misi kelima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang akan 'bertarung' pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 (PILGUB JABAR 2013).

Gambar posternya sama dengan yg diatas, namun gambar yg diatas ukuran filenya lebih kecil, karena sudah dikompres. Yang download-an dibawah ini, bisa lebih jelas lagi gambar dan tulisannya, ukuran filenya 1,37 MB.




Ingat,
Mari Sukseskan PILGUB JABAR 2013..
Datang ke TPS, Minggu 24 Februari 2013 

Pemilih Cerdas, Pilih Pemimpin Berkualitas!!!



Feed!

Download Desain

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!
Feed!