Mereformasi Sistem Penggajian PNS

Belum lama Menteri Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar ingin mengubah sistem pensiun untuk PNS. Kini, muncul kembali wacana untuk menjadikan gaji pelayan publik sebagai satu kesatuan.

Untuk dana pensiun, Azwar mengeluhkan pemerintah harus menanggung tunjangan pensiun yang diserahkan tiap bulan kepada pensiunan PNS. "Kita sudah berpikir skema pensiun yang sekarang tidak cukup dan harus membuat skema yang lebih bagus dan wajar," ujar dia akhir tahun lalu.

Tak heran bila pemerintah keberatan. Tahun ini saja belanja pegawai untuk PNS dialokasikan sebesar Rp 241,1 triliun atau naik Rp 28,9 triliun dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 212,3 triliun, terdiri atas kontribusi sosial (untuk dana pensiun dan Taspen) sebesar Rp 69,2 triliun, honorarium dan vakasi Rp 41,8 triliun, dan gaji serta tunjangan Rp 101,3 triliun.

Azwar juga mengaku pembayaran tunjangan pensiun untuk PNS rata-rata naik Rp 5 triliun per tahun. Hal itu disebabkan premi yang dibayarkan oleh PNS sangat kecil, sementara dari pemerintah sangat besar. Pada tahun 2015 nanti, jumlah pensiunan diprediksi mencapai 2,7 juta orang sementara PNS aktif sebanyak 4,3 juta orang.

Tak heran bila Azwar mengusulkan untuk membebankan premi dana pensiun sepenuhnya kepada PNS. Tahun lalu saja, menurut Azwar, premi dari PNS berjumlah Rp 10 triliun sementara pemerintah Rp 60 triliun.
Selain itu, Azwar juga mengusulkan untuk membayarkan uang pensiun sepenuhnya saat pegawai pensiun. Jadi, sistem pemberian uang pensiun per bulan diwacanakan untuk dihilangkan.

Kemarin, Rabu (9/1) Azwar mengeluarkan wacana untuk mengubah sistem penggajian PNS menjadi penggajian tunggal atau tanpa tunjangan. Pasalnya, gaji pokok pegawai negeri jauh lebih kecil dibandingkan dengan tunjangan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga sekata dengan Azwar. Dia mengungkapkan, sistem penggajian yang ideal adalah jika gaji pokok tinggi namun tunjangan tidak terlalu besar.

Namun, mengubah sistem penggajian dan pensiun yang sudah mengakar lebih dari 50 tahun tidaklah mudah. Salah satu pegawai negeri sipil Kementerian Pekerjaan Umum, Aulia, bersikeras sistem penggajian saat ini adalah yang terbaik. "Jika disamakan dengan swasta, maka yang bodoh dan pintar sama saja gajinya," kata dia.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah sukses menerapkan sistem remunerasi untuk menghindari suap. Apakah pengubahan baru ini akan sukses nantinya?

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/lagi-reformasi-sistem-penggajian-pns-diwacanakan.html (diakses 11/01/2013, 14:39)