Breaking News
Loading...
Sunday, 13 January 2013

Remunerasi, Solusi Agar PNS Tidak Curang?

remunerasi  pegawai negeri sipil (PNS)
Pemerintah menyatakan dengan adanya pemberian remunerasi kepada sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) akan memangkas penyelewengan anggaran honor oleh pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sebagai langkah reformasi birokrasi dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan aparatur negara kepada masyarakat.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan pemberian remunerasi salah satu syaratnya ialah KL harus memberikan rencana pembenahan birokrasi instansinya. Selama ini PNS kerap mendapatkan tunjangan melebihi beban kerjanya.

"Kita lakukan review oleh tim independen akan keliatan bahwa sebetulnya di organisasi itu ada right sizing atau jumlah yang ideal sesuai beban kerja dan analisis beban kerja," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9) malam.

Agus menyadari beban dari kebijakan ini akan membuat bengkak anggaran belanja negara. Namun hal itu konsekuensi dari upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

"Itu akan membuat peningkatan bagi beban pegawai. Tapi tidak apa-apa yang penting itu tunjangan-tunjangan yang harus diintegrasikan ke tunjangan kinerja harus dilakukan, honorarium mesti dihilangkan," tegasnya.

Anggaran remunerasi ini, lanjutnya, akan diambil sebagian dari dana optimalisasi belanja KL yang tidak terserap. Maka dari itu kebijakan ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelumnya, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan, pemberian tunjangan kinerja dalam reformasi birokrasi mewajibkan KL membersihkan diri dari upaya-upaya pegawainya mendapatkan penghasilan dengan mengakali keuangan negara.

"Berbagai honor yang sifatnya mengada-ada, yang selama dijadikan penghasilan tambahan pegawai negeri, harus dihilangkan," ucapnya.
Diakui Azwar, dengan gaji dan sejumlah tunjangan yang diterima PNS tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan dalam sebulan. Bahkan ada semacam pameo, PNS itu gajinya kecil tapi honornya banyak. Misalnya honor yang diperoleh karena menjadi panitia suatu kegiatan, atau proyek-proyek tertentu. Tidak jarang suatu unit kerja terpaksa mengada-ada membuat suatu kegiatan, untuk mencairkan anggaran yang memang sudah ada dalam DIPA.

KL yang sudah membuat rencana dan menunjukkan langkah-langkah yang serius melaksanakan reformasi birokrasi, diberikan tunjangan kinerja sekitar 30 - 40 persen.

"Tetapi di instansi itu harus bisa menghilangkan honor-honor tidak jelas yang selama ini diterima PNS. Kalau hal itu bisa dilakukan, maka dipastikan akan terjadi efisiensi yang cukup besar," imbuhnya.
Belum lagi ditambah dengan efisiensi dari pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, yang bisa mencapai 10 รข€“ 12 persen. "Kalau semua KL dan pemerintah daerah dapat melaksanakan kedua hal itu, maka dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar," kata Azwar.

Azwar memperkirakan jika seluruh PNS di semua instansi pemerintah pusat dan daerah diberikan tunjangan kinerja maka diperlukan anggaran sekitar Rp 250 triliun per tahun. Karena itu, untuk tahap pertama tunjangan kinerja diberikan dulu 30 - 40 persen, dan dilakukan secara bertahap.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/remunerasi-solusi-agar-pns-tidak-curang.html (diakses 11/01/2013, 14:35)


0 comments :

Post a Comment

Back To Top