Cecep Husni Mubarok

Sukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013

Insentif PNS KPU Terendah?

Published on: Friday, 30 November 2012 // ,
insentif remunerasi PNS KPU
Pemerintah saat ini dinilai tidak serius menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pemerintah tak memperhatikan remunerasi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga para PNS KPU rentan suap dan konspirasi dengan partai politik peserta pemilu.

"Saya menilai pemerintah tidak serius dalam menghadapi Pemilu 2014. Pertama pemerintah melalui Kemenkeu tidak mendorong remunerasi di jajaran KPU. Menjadikan pegawai negeri di KPU memiliki insentif paling rendah. Akibatnya, banyak teman-teman KPU yang memilih kembali ke lembaga awal. Ini membuat mereka lebih rentan terlibat suap, konspirasi dan sebagainya," kata mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi tentang 'Implikasi Putusan DKPP dan Proses Verifikasi KPU' di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2012).

Kedua, imbuh Putu, tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu yang seharusnya disiapkan dengan ideal, jauh dari harapan. Idealnya, KPU seharusnya diberi anggaran verifikasi parpol hingga level desa, namuh anggaran hingga level desa itu tidak ada. Sehingga sangat sulit menjamin verifikasi berkualitas.

"Ketiga, sejak awal, regulasi UU, pemerintah belum memetik pelajaran maksimal dari berbagai persoalan yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya," tuturnya.

Keempat, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terlambat dibentuk pada tahapan sudah berjalan. Ketika verifikasi administrasi sedang berjalan di KPU, Bawaslu baru selesai membentuk dan melantik Bawaslu provinsi.

"Artinya, pengawasan dokumen di kabupaten belum diawasi secara formal," kata dia.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/11/30/160915/2106265/10/eks-anggota-kpu-insentif-pns-kpu-terendah-rentan-suap-konspirasi (diakses 30/11/2012, 20:19)

KPU Berikan Waktu Bagi 18 Partai Gagal Verifikasi Lengkapi Dokumen

Published on: // , , ,
Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa merevisi Peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2012.

Pengubahan PKPU tersebut untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang gagal verifikasi administrasi ke tahap verifikasi faktual.

"Konsekuensinya adalah KPU harus mengubah lagi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008, sehingga harus mengalami perubahan ketiga," ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik usai bertemu dengan 18 parpol di kantornya, Kamis (29/11/2012).

Sebelumnya, KPU telah melakukan perubahan PKPU No. 7 tahun 2012, kemudian menjadi PKPU No. 11 Tahun 2012 selanjutnya menjadi PKPU No. 15 Tahun 2012.

Walau demikian, PKPU tersebut belum disampaikan secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun Husni berjanji secepatnya akan meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan penetapan dan perundangan terhadap PKPU itu.

18 parpol tersebut diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen administrasi menyerahkan bukti nomer rekening bank dan surat keputusan (SK) tingkat kecamatan kepada KPU pada 5 hingga 17 Desember 2012.

Sumber :  http://www.tribunnews.com/2012/11/29/kpu-berikan-waktu-bagi-18-partai-gagal-verifikasi-lengkapi-dokumen (diakses : 30/11/2012, 13:22)

Download Logo PIS Vektor - Corel Draw

Published on: // ,
Lambang Partai Indonesia Sejahtera - PIS
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Indonesia Sejahtera - PIS dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

RUU ASN : Umur Pensiun PNS Bakal Dibedakan

Published on: Wednesday, 28 November 2012 // ,
pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintah telah menyusun kembali batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang didasari atas kompetensinya masing-masing. Batas usia pensiun akan dilonggarkan saat PNS yang bersangkutan memangku jabatan tertentu di Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo menjelaskan, tiga Kementerian telah menginvestaris Rancanan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dan telah dipresentasikan ke hadapan Wakil Presiden RI, Boediono. Batas usia pensiun yang sebelumnya dipatok 56 tahun, akan terbagi secara berjenjang.

"Batas usia pensiun yang Dewan (DPR) minta dari 56 tahun ke 58 tahun. Dalam daftar inventaris masalah, sudah kita kombinasi," kata Eko di sela-sela Stakeholders Meeting II Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Menurutnya, batas usia pensiun PNS tingkat administrasi maksimal 56 tahun. Kemudian PNS setingkat eselon II memiliki batas pensiun 58 tahun, dan khusus pegawai setingkat eselon I juga menduduki jabatan struktural, usia pensiunnya mencapai 60 tahun.

"Usulan dari tiga kementerian ini tentu masih harus dibicarakan dengan dewan (DPR)," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, pemerintah pada dasarnya mendukung RUU ASN. Namun terjadi beda pandangan antara pemerintah dan DPR dalam beberapa pasal dalam RUU tersebut.

Namun Azwar masih menganggap ini hal yang wajar. Namun semangat pemerintah untuk mendukung RUU ASN sangat besar.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/11/27/113934/2102402/4/wamenpan-batasan-umur-pensiun-pns-berbeda-beda (diakses 27/11/2012, 21:56)

DKPP : 18 Parpol Tidak Lolos Vermin, Agar Diverifikasi Faktual

Published on: Tuesday, 27 November 2012 // , ,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan keputusan yang sangat mengejutkan, dalam sidang putusan atas dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jimly Asshiddiqie, majelis pimpinan sidang DKPP, memutuskan 18 partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi administrasi, agar diikutkan KPU dalam verifikasi faktual.

"Menyatakan pengaduan pengadu terbukti untuk sebagian, dan membernarkan rekomendasi pengadu agar KPU mengikutsertakan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU," ujar Jimly saat membacakan putusannya, di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).

"Dan memerintahkan kepada KPU, agar 18 partai politik calon peserta pemilu yang terdiri atas 12 partai politik yang direkomendasikan Bawaslu, ditambah enam partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi, tapi punya hak konstitusional yang sama," imbuh Jimly.


Ke-18 parpol itu adalah:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai Persatuan Demokrai Indonesia
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen
5. Partai Karya Republik
6. Partai Nasional Republik
7. Partai Buruh
8. Partai Damai Sejahtera
9. Partai Republik Nusantara
10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
15. Partai Republik
16. Partai Kedaulatan
17. Partai Bhinneka Indonesia
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Said Salahudin (Direktur Sigma) mengadukan komisioner KPU, karena diduga telah melanggar kode etik saat verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2014.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2012/11/27/dkpp-keluarkan-keputusan-mengejutkan (diakses 27/11/2012, 16:45)

KPU Segera Tetapkan PKPU Sebelum Kampanye Parpol

Published on: // , ,
Pemilu 2014, Partai Politik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menetapkan sembilan Peraturan KPU (PKPU) sebelum memasuki masa kampanye partai politik yang akan dilakukan pada Januari tahun mendatang. Sebelum menetapkan, KPU akan menjadwalkan konsultasi PKPU ke pemerintah dan DPR RI.

"Ada beberapa yang sudah beres (peraturan,red.). Seperti pembahasan mengenai peraturan pemuktahiran daftar pemilih untuk dalam negeri dan luar negeri, pedoman informasi publik, kampanye dan daerah pemilihan. Serta peraturan seleksi anggota KPU kab./kota hingga provinsi," ucap Anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah,di Jakarta Minggu (25/11).

Ferry mengatakan, sembilan PKPU itu akan dijadwalkan untuk diplenokan pada awal Desember. Namun, sebelumnya akan dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah.

"Setelah diplenokan kita akan segera lakukan sosialisasi karena Januari sudah memasuki masa kampanye. Akhir Desember pun harus sudah ada pemuktakhiran daftar pemilih tetap," ucapnya.

Terkait PKPU soal rekrutmen anggota KPU Kab./Kota, kata dia, sudah muncul poin-poin strategis sebagai tahap untuk melakukan seleksi. "Kita akan melakukan seleksi ketat agar muncul orang-orang yang berkomitmen dan berintegritas," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2009 lalu sering ditemukan kursi dapil tak sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, sering terjadi satu wilayah terpotong oleh dapil yang lain dengan sistem yang tak jelas.

"Misalkan ada kasus dapil di Bogor, satu kecamatan teriris dengan tidak jelas. Satu kecamatan bisa tiga dapil. Untuk itu perlu ada potongan wilayah Dapil dengan tepat," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, PKPU yang baru dapat menjadi jembatan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu. "Pemilu kita sudah di dalam jalur yang benar, tapi apakah akan berjalan dengan cepat atau tidak itu yang kita tunggu," ucapnya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/212730 (diakses 26/11/2012, 14:24)

Download Logo HANURA Vektor - Corel Draw

Published on: Monday, 26 November 2012 // ,
Logo Partai Hati Nurani Rakyat - HANURA
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Hati Nurani Rakyat - HANURA dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

Jimly: Evaluasi Mekanisme Bantuan Dana Hibah

Published on: Sunday, 25 November 2012 // ,
Jimly Asshiddiqie
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan, mekanisme bantuan dana hibah dari luar negeri harus dievaluasi dan ditata ulang.
Hal itu dikatakan Jimly usai memimpin sidang DKPP jilid III yang menampilkan KPU (Teradu), Bawaslu (Pengadu), serta Bappenas dan BPPT (Terkait) di Aula HM. Rasidi Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Menurut Jimly, model direct execution (eksekusi langsung --red) terkait pemberian dana hibah dari luar negeri harus dievaluasi, tidak lagi dikoordinasikan di kedutaan-kedutaan. Sedangkan untuk model Government to Government (G to G) harus masuk langsung ke kas negara (Departemen Keuangan --red) kemudian dikelola oleh Bappenas sepanjang menyangkut substansi programnya.

“Ke depan, saya menganjurkan, agar ada pembicaraan dengan negara-negara donor, negara-negara sahabat kita, agar mereka re-orientasikan bantuan-bantuan itu kepada civil society, kepada empowering civil society (penguatan masyarakat sipil --red). Jadi bantuannya diberikan kepada Non Government Organization (NGO), jangan ke lembaga-lembaga negara. Lembaga negara biar dikelola dengan APBN secara langsung. Kecuali kalau dana bantuan hibah itu sifatnya G to G yang dikelola secara nasional, bukan direct execution. Ini perlu dievaluasi, jangan lagi ada direct execution itu, ujar Jimly.

Lanjut Jimly, setelah reformasi berjalan selama 15 tahun, bantuan dana hibah dari luar negeri harus ditata ulang kembali. Dana hibah untuk NGO mekanismenya harus dilakukan secara partnership.  Hal ini yang harus diperkuat. Sehingga kedutaan-kedutaan asing tidak lagi mengurusi bantuan dana hibah itu sendiri.

“Itu supaya tidak ada intervensi ke dalam domestik negara kita. Kan kedutaan Indonesia di luar negeri juga tidak ada ikut campur membantu lembaga negara mereka. Kewibawaan kita sebagai negara harus ditata ulang. Kalau pada tahap awal reformasi hal itu tidak terhindarkan, sebab dana  asing itu banyak yang kita manfaatkan, yang berguna untuk menggerakkan proses perubahan. Tapi sesudah 15 tahun reformasi, saya kira harus ditata ulang,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7260&Itemid=1 (diakses 23/11/2012, 21:05)

Lagi, DKPP Pecat Penyelenggara Pemilu

Published on: Saturday, 24 November 2012 // ,
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Rabu (21/11) malam, telah dibacakan putusan untuk teradu ketua dan anggota KPU dan Panwaslu di daerah. DKPP memberhentikan 5 anggota KPU dan Panwaslu daerah.

Sidang ini dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie didampingi anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Abdul Bari Azed, Saut Hamonangan Sirait, dan Valina Singka Subekti. Demikian disampaikan Sekretaris dan juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini, melalui siaran pers resmi, Kamis (22/11/2012).

Dalam sidang DKPP terhadap teradu Ketua KPU dan Panwaslu Kota Cimahi, Jawa Barat, DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ikin Sodikin selaku Ketua KPU Kota Cimahi, Maman Suaman selaku Ketua Panwaslu Kota Cimahi, dan apabila mengulangi ketidakcermatan, kelalaian, dan tindakan tidak profesional dalam seluruh proses dan tahapan Pemilu serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilu berikutnya, maka akan dijatuihi sanksi yang lebih berat.

2 (dua) dari 7 (tujuh) anggota DKPP menempuh pendepat yang berbeda terhadap putusan ini (dissenting opinion), karena seharusnya Ketua KPU dan Ketua Panwaslu dikenakan sanksi berupa "pemberhentian tetap" alias dipecat dari keanggotaan KPU dan Panwaslu Kota Cimahi.

Kepada teradu Ketua dan anggota KPU dan Panwaslu Halmahera Tengah, Maluku Utara, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara atas nama Abdul Fatah B.A, Dra. Hajija Hasyim, Nora Nurain T.S Sandiyah, S.Pi, Abdul Rahim Yusuf, dan Nasaruddin.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara atas nama Yusuf Hasan, S.Ag dan Jufri U Lukman, S.Ip dari keangggotaan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Juga merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan keduanya.

Menyangkut teradu Ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah, DKPP menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua dan Anggota Komite Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas nama Hj.Hamidah, SH, MH, Ir. Ivan Astavan Manurung, dan Darmawan Putra. Juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Anggota Komite Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas nama Drs. Hasbullah dan Ir. Husin Canto.

Terkait teradu Ketua KPU Kabupaten Puncak, Papua, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua atas nama Nas Labene. Juga merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/11/22/035244/2097697/10/dkpp-berhentikan-5-anggota-kpu-dan-panwaslu-daerah (diakses 23/11/2012, 21:02)

Democracy! KPU goes to campus

Published on: Friday, 23 November 2012 // ,
Seminar Democracy! KPU goes to campus
Usai memaparkan garis besar tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pada para mahasiswa ikut berkontribusi menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014 mendatang. "Ikutlah berpartisipasi aktif dalam pemilu, sukseskan Pemilu 2014 dengan menjadi pemilih yang cerdas," ujar Ferry.

Hal senada juga diungkapkan Fitriyah selaku dosen Fisip Undip dalam Seminar Democracy! KPU goes to campus, Rabu (21/11). "Menjadi pemilih yang baik dengan memilih wakil terbaik!" tegas Fitriyah, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tangah periode 2003-2007.

Selain itu, para mahasiswa juga terus didorong untuk ikut mengawasi dan mencermati kinerja lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Fitriyah menambahkan, "Kita juga harus mengawasi kerja dari peserta pemilu, jika ada money politic segera laporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Itu salah satu cara kita untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu."

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU bekerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) mendatangkan dua narasumber Ferry dan Fitriyah berlangsung sukses. Ini terlihat dari antusiasnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip yang tinggi. Mereka datang dari berbagai jurusan disiplin ilmu, ada yang dari ilmu pemerintahan, adm publik, komunikasi, public relation, adm bisnis, pertanahan, hubungan internasional, pemasaran, dan keuangan daerah.

Mahasiswa datang berjubel memenuhi ruangan di lantai 3, Gedung Fisip Undip, Semarang. Pada saat sesi tanya jawab, banyak dari mereka menanyakan peran yang telah dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia.

Oleh karena itu, KPU akan terus mengembangkan kegiatan serupa dan terus melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang. Karena fenomena yang terjadi saat ini adanya penurunan partisipasi masyarakat sebagai pemilih pemilu yang semakin tahun semakin rendah.
Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7259&Itemid=1 (diakses 23/11/2012, 20:45)

Download Logo GOLKAR Vektor - Corel Draw

Published on: Wednesday, 21 November 2012 // ,
Download Lambang Partai Golongan Karya - GOLKAR
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Golongan Karya - GOLKAR dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

Download Sundapil versi 1.4.7

Published on: Monday, 19 November 2012 // , , ,
Aplikasi Penyusunan Daftar Pemilih (SUNDAPIL)  Jawa Barat Versi 1.4.7
DOWNLOAD
Aplikasi Penyusunan Daftar Pemilih (SUNDAPIL)
Jawa Barat Versi 1.4.7


Versi sebelumnya, Aplikasi SUNDAPIL 1.4.5 , SUNDAPIL 1.4.6 , kini telah dirilis versi terbaru SUNDAPIL 1.4.7


Kelebihan SUNDAPIL versi 1.4.7 : 

1. Di menu 'tambah dua atau lebih pemilih', dapat menambahkan TPS di kolom paling
kanan, dengan ketentuan yang dituliskan ada nomor/atau nama TPS nya saja maksimal
3 digit, contoh: "001" atau "02" atau "3", BUKAN "TPS 001" atau "TPS002" dst.

2. Dapat memfilter data pemilih pada bagian "sejarah data yang dihapus"

3. Dapat mengembalikan data yang telah dihapus banyak sekaligus.

4. Terdapat rekap data pemilih yang dihapus pada menu “informasi”

5. Memindahkan banyak data pemilih ke TPS lain

6. di menu manajemen TPS, pada detail TPS nya dapat memfilter data pemilih



Cara update SUNDAPIL  sama seperti yang sebelumnya, yaitu :


1. APLIKASI SUNDAPIL versi 1.4.6 di-uninstall  terlebih dahulu, kemudian install APLIKASI SUNDAPIL 1.4.7

2. Database mysql-nya (setup-mysql.exe) teu kedah dikukumaha deui (di-install atau di-uninstall) , karena APLIKASI SUNDAPIL dengan database mysql-nya merupakan bagian yang terpisah

Jadi, hanya update APLIKASI SUNDAPILnya saja, dengan hanya meng-install   APLIKASI SUNDAPIL versi 1.4.7



Download Logo GERINDRA Vektor - Corel Draw

Published on: Saturday, 17 November 2012 // ,
Logo/ Lambang Partai Gerakan Indonesia Raya - GERINDRA  Vector
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Gerakan Indonesia Raya - GERINDRA dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

23 Juni 2013, Pilwalkot Bandung

Published on: Friday, 16 November 2012 // ,
Pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Bandung digelar 23 Juni 2013. KPU Kota Bandung punya alasan kenapa memilih tanggal itu.

Ketua KPU Kota Bandung Apipudin mengatakan masa jabatan Walikota Bandung Dada Rosada dan Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda berakhir 16 September. Sesuai undang-undang, hari H atau hari pelaksanaan pemilihan harus digelar maksimal satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan habis atau pada 16 Agustus.

"Tapi tidak mungkin pemilihan dilaksanakan 16 Agustus karena berdekatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI dan masih suasana Lebaran," kata Apipudin di Kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (12/11/2012).

KPU sempat berencana memajukan pilwalkot jadi 16 Juli. "Tapi masyarakat keberatan karena itu dalam suasana Ramadan, sebaiknya katanya dihindari pilwalkot dilaksanakan pada bulan Juli," jelasnya.

Karena alasan itu, KPU memutuskan pilwalkot digelar Juni. "Pada 23 Juni itu sudah sesuai aspek yuridis, teknis, dan sosiologis," ucap Apipudin.

Dari aspek yuridis, menurutnya tidak ada masalah. Dari segi teknis, tanggal itu ideal untuk mengantisipasi adanya pilwalkot dua putaran atau perselisihan yang mengakibatkan pilwakot harus diulang. Selain itu, pelaksanaan Pilgub Jabar, dan tahapan pemilu 2014 tidak akan terganggu.

"Sementara dari pertimbangan aspek sosiologis, 23 Juni tidak bertepatan dengan peringatan hari besar keagamaan atau hari besar nasional. Jadi tanggal ini tidak akan masalah," papar Apipudin.

Ia berharap, segala proses dan tahapan pilwalkot berjalan lancar. Kalaupun ada masalah, terutama saat menyikapi hasil akhir pilwalkot.

"Jangan sampai ada pihak yang anarkis. Kalau ada masalah lebih baik diselesaikan secara hukum," tegas Apipudin.

Sumber : http://bandung.detik.com/read/2012/11/12/125026/2089173/486/ini-alasan-pilwakot-bandung-digelar-23-juni-2013 (diakses 14/11/2012, 21:54)

Download Aplikasi Sundapil 1.4.6

Published on: Thursday, 15 November 2012 // , , ,
DOWNLOAD Aplikasi Penyusunan Daftar Pemilih (SUNDAPIL) Jawa Barat Versi 1.4.6
DOWNLOAD SUNDAPIL 1.4.6


Setelah sebelumnya dirilis Aplikasi Penyusunan Daftar Pemilih (SUNDAPIL) Jawa Barat Versi 1.4.5, kini, untuk kembali  'menambal' kekurangan versi sebelumnya, Tim Penyusun SUNDAPIL menghadirkan update terbaru, yaitu SUNDAPIL versi 1.4.6.

 Kelebihan SUNDAPIL versi anyar ini, antara lain :

1. Lebih tahan terhadap error yang disebabkan sistem, dibandingkan dengan SUNDAPIL 1.4.5
2. Memiliki ukuran jendela yang lebih besar pada menu "Detail TPS"
3. Memiliki menu rekap data yang lebih banyak, yaitu adanya Rekap per Umur, per RT, serta menambahkan kolom jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Rekap Data Pemilih
4. Terdapat pemilihan pengurutan/ sorting pada menu "Eksport/ Print Form KPU", yaitu adanya pilihan pengurutan berdasarkan Default (RT/RW), NIK, NKK, Nama Lengkap, serta Dusun


Cara update SUNDAPIL versi 1.4.5 ke versi SUNDAPIL 1.4.6 sama seperti langkah pada saat update dari 1.4.4 ke 1.4.5, yaitu :

1. APLIKASI SUNDAPIL versi 1.4.5 di-uninstall  terlebih dahulu, kemudian install APLIKASI SUNDAPIL 1.4.6 

2. Database mysql-nya (setup-mysql.exe) teu kedah dioprék deui (di-install atau di-uninstall) , karena APLIKASI SUNDAPIL dengan database mysql-nya merupakan bagian yang terpisah

Jadi, hanya update APLIKASI SUNDAPILnya saja, dengan hanya meng-install   APLIKASI SUNDAPIL versi 1.4.6

Songsong Pemilu Dengan Penghitungan Alokasi Kursi

Published on: // , ,
Pemilu tahun 2014
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012. Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan pemilu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan rapat pembahasan mekanisme penghitungan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan.

Rapat yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, ini berlangsung selama tiga hari, yakni tanggal 8 hingga 10 November 2012, yang diikuti oleh 40 undangan, berasal dari Komisioner KPU, Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, juga mengundang narasumber.

Rapat pembahasan ini lebih difokuskan pada pembahasan mekanisme penghitungan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka, sharing dan tanya jawab oleh seluruh peserta rapat yang sebelumnya telah diberi pengantar pembahasan oleh Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU.

Mengingat rumitnya dan kompleksnya  mekanisme penghitungan alokasi kursi diperlukan instrumen di dalamnya agar lebih memudahkan bagaimana menghitung lalu menetapkannya. Berbicara soal instrumen ini KPU mengundang praktisi Teknologi Informatika (TI) Erwan Novianto, S.Kom untuk merancang sesuai dengan kebutuhan KPU. Ia memaparkan rancangan instrumen penghitungan alokasi kursi per daerah pemilihan, yang selanjutnya rancangan tersebut ditanggapi oleh seluruh peserta untuk membuahkan suatu rancangan instrumen yang ideal, yang dapat digunakan dalam penetapan alokasi kursi.

Dalam diskusi yang berlangsung selama dua hari itu, mendapatkan beberapa masukan yang dapat diakomodir guna penyempurnaan bagi instrumen yang sedang digodok. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meminimalisir terjadi kesalahan atau kekurangan instrumen yang diperlukan, yang  dikhawatirkan tidak dapat dipergunakan dengan maksimal. Setelah terjadi perdebatan dalam pembahasan penyempurnaan instrumen, akhirnya ditemukan kata sepakat bagi sebuah intrumen penghitungan alokasi kursi.

Instrumen yang telah disepakati dalam rapat pembahasan kali ini selanjutnya akan diajukan dalam rapat Pleno KPU untuk mendapatkan persetujuan. Harapannya adalah setelah adanya instrumen yang digunakan, pada saat penghitungan dan penetapan alokasi kursi tidak mendapatkan kesulitan karena banyaknya perhitungan dalam setiap daerah pemilihan. Alasan lain adalah agar apabila terjadi permasalahan di kemudian hari dapat dengan mudah memberikan penjelasan alasan mengapa ditetapkannya alokasi kursi tersebut.

Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7255&Itemid=1 (diakses 14/11/2012, 20:47)

Download Logo Demokrat Vektor - Corel Draw

Published on: Wednesday, 14 November 2012 // ,
Lambang Partai Demokrat (PD) png
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Demokrat (PD) dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

KPU Tetap Tidak Loloskan 12 Partai Rekomendasi Bawaslu

Published on: Tuesday, 13 November 2012 // , , ,
Press Conference KPU RI
Terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 870/ Bawaslu/XI/2012, yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, dan merekomendasikan agar 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap tegas, yakni tetap tidak meloloskan ke-12 partai tersebut.

“Menyangkut surat Bawaslu yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dan merekomendasikan 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diloloskan dalam verifikasi faktual, tidak dapat kami terima. Karena, dari hasil pemeriksaan, sejak semula 18 partai politik yang tidak lolos itu tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat, dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Senin (12/11) malam, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta.

Kesimpulan tersebut, menurut Husni, diambil setelah KPU melakukan pemeriksaan terhadap 12 partai yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Keputusan itu juga dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri tujuh komisioner KPU, dan tidak dengan cara voting.

“Setelah kita cermati, ke-12 partai itu tetap tidak memenuhi syarat. Kami menyandingkan data-data partai tersebut. Dokumen kami lengkap. Datanya konsisten. Dokumen partai yang tidak lolos tidak dikirimkan ke daerah, masih di KPU,” kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Lanjut Husni, setelah menerima surat tersebut, KPU melakukan pertemuan dengan Bawaslu untuk meminta penjelasan terkait isi surat. Pada kesempatan itu, KPU meminta kepada Bawaslu untuk memberikan formulir temuan terhadap dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Namun, hingga saat ini, KPU tidak menerimanya (rincian dari temuan dugaan pelanggaran administrasi --red).
“Sampai saat ini, KPU belum menerima formulir itu dari Bawaslu. Tapi, atas inisiatif, KPU memeriksa kembali dokumen 18 partai yang tidak lolos, khususnya data 12 partai yang direkomendasikan Bawaslu. Kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat," beber Husni.

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu, menurutnya, sesuai ketentuan undang-undang, sanksinya bukan sanksi pidana.

“Menurut Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.  Jadi sanksinya bukan sanksi pidana. Ini supaya semua jelas,” ucap Husni.

Dalam jumpa pers yang digelar pukul 21:40 WIB itu, Ketua KPU didampingi lengkap oleh keenam komisoner KPU yang lain, yakni, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas.
12 partai yang direkomendasikan Bawaslu untuk diikutsertakan pada verifikasi faktual adalah:
 1.  Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
 2.  Partai Kedaulatan
 3.  Partai Damai Sejahtera (PDS)
 4.  Partai Nasional Republik (Nasrep)
 5.  Partai Republik
 6.  Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
 7.  Partai Buruh
 8.  Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
 9.  Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
10. Partai Karya Republik (Pakar)
11. Partai Kongres
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7257&Itemid=1 (Diakses 13/11/2012, 11:32)

Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

Published on: Monday, 12 November 2012 // , , ,
Menuju Pemilu 2014, Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Pusat
Sebanyak 13 parpol calon peserta pemilu 2014 dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat pusat. Sementara tiga partai lainnya yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pengumuman hasil verifikasi faktual tingkat pusat disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jumat malam (9/11) pukul 23.00 WIB. Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bagi parpol yang belum memenuhi syarat masih dapat melengkapinya pada masa perbaikan.   

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo PKPU Nomor 11 Tahun 2012 jo PKPU Nomor 15 Tahun 2012, masa perbaikan diberikan selama tujuh hari dari tanggal 11 sampai 17 November 2012. KPU akan melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan pada tanggal 18 sampai 24 November 2012.

Ada tiga aspek yang menjadi objek verifikasi faktual yakni kepengurusan inti partai (ketua, sekretaris, bendahara), surat keterangan domisili kantor sekretariat partai, dan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan partai.

PBB dan Golkar belum memenuhi syarat pada aspek keterwakilan perempuan. PBB hanya mampu memenuhi 12 persen, sementara Golkar hanya 18 persen. Sementara PKS belum memenuhi syarat pada aspek kepengurusan inti partai. “Saat diverifikasi, ketua dan sekretaris jenderalnya tidak berada di tempat,” ujar Ferry Kunia Rizkiyansyah.

Untuk aspek keterwakilan perempuan, PKS sudah di atas 30 persen yakni 61 persen. Sementara 13 parpol yang lolos verifikasi faktual berikut keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya antara lain PKBIB 48 persen, Partai Hanura 40 persen, PPN 37 persen, PPRN 37 persen, Nasdem 36 persen, PDP 35 persen, PKB 34 persen, Partai Demokrat 32 persen, Gerindra 31 persen, PAN 31 persen, PPP 31 persen, PKPI 30 persen dan PDIP 30 persen. (*)

Parpol yang memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat pusat

 No Nama Partai    Keterwakilan Perempuan (%)
 1. PKBIB 48
 2. Hanura 40
 3. PPN 37
  4.PPRN37
5. Nasdem 36
 6. PDP 35
 7. PKB 34
 8. Demokrat 32
 9. Gerindra 31
 10. PAN 31
 11. PPP 31
 12. PKPI 30
 13. PDIP 30


Partai yang belum memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat pusat

 No Nama Partai   Syarat yang belum terpenuhiKeterwakilan Perempuan (%)
 1. PBB Keterwakilan perempuan 12
 2. Golkar Keterwakilan perempuan 18
3. PKS Kepengurusan inti partai 61
         

Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7251&Itemid=1 (Diakses 12/11/2012, 10:18)



Parodi Mitt Romney Style

Published on: // ,
Cuplikan salah satu adegan di video Parodi Mitt Romney Style
setelah postingan video pilihan yang kemaren tentang Cara Isi Ulang Toner HP CE285A, video pilihan kali ini kita akan posting video 'lucu' bahkan sindiran mengenai Mitt Romney yang merupakan calon presiden Amerika Serikat tahun 2012 yang bersaing dengan Barrack Obama, namun Mitt Romney kalah dengan raihan suara yang dimenangkan oleh Barrack Obama.

Dalam video ini, lagu serta video klip yang kini tengah naik daun dan populer Gangnam Style, dibuat parodinya mengenai Mitt Romney Style, tentunya pemeran di video ini bukan Mitt Romney yang asli, hanya menyerupainya saja, terlihat si pemeran video ini, dandanan serta make up nya disetting mirip dengan Mitt Romney, salah satunya dengan rambut di atas telinganya diwarnai putih mirip dengan aslinya,hhee


Yang menjadi point 'kelucuan' video ini adalah, lirik serta tampilan di setiap video nya mencoba untuk menyindir Mitt Romney, seperti tentang kekayaan Mitt Romney, kemudian soal '47% nya' (pas waktu kampanye Mitt Romney ketahuan pernah menyebutkan 47% warga AS tidak mau bayar pajak) dan soal lainnya, karena pada masa-masa kampanye di pemilihan presiden 2012, banyak media menyebutkan Mitt Romney dipresepsikan sangat memihak pada warga kaum menengah keatas.


untuk melihat langsung di link youtubenya : http://www.youtube.com/watch?v=yTCRwi71_ns

sampai postingan ini ditulis (12/11/2012, jam 08:57) video ini sudah ditonton oleh 17,057,206 viewers, WOW!!!

Tanggapan para viewersnya???

ternyata beragam, terlihat dari jumlah  likes, serta yang tidak suka sebanyak 14,274 dislike,hhee 

Yang menjadi perhatiaan saya, bukan tentang Mitt Romney Style nya, tapi keberanian orang yang buat serta memerankan video ini, walaupun tujuannya parodi atau bercanda, mungkin kalo kejadian nya di Indonesia, bakalan beda cerita (mungkin bakal ada yang demo rusuh minta youtube diboikot,hhe) tapi itulah salah satu ciri kematangan demokrasi di Amerika, yang kalah dalam suatu pemilu mengakui secara legowo kemenangan kompetitornya, bahkan ada pihak luar yang menyindir (atau menghina?) seperti video ini, tidak terlalu dianggap berlebihan oleh pihak bahkan pendukung yang disindir melalui video ini.

selamat menonton...
:)

 

Bakal Pasangan Calon Pilgub Jabar 2013

Published on: Saturday, 10 November 2012 // , ,
maskot logi pilgub jabar , 24 Februari 2013
Berikut bakal pasangan calon di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2013 (PILGUB JABAR 2013) yang telah mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Barat hingga hari terakhir pendaftaran, Sabtu tanggal 10 November 2012, sampai pukul 00.00 WIB.

Total ada lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar.

Lima pasangan calon tersebut ialah:

1. Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib
Yang mendaftar lewat jalur perseorangan (independen)

sedangkan 4 calon lainnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.


2. Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki
 Diusung oleh partai politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

3. Dede Yusuf-Lex Laksamana
 Diusung oleh gabungan partai politik : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

4. Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar
Diusung oleh gabungan partai politik : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Bulan Bintang (PBB)


5. Irianto MS Syafiuddin (Yance)-Tatang Farhanul Hakim
Diusung oleh partai politik : Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Download Logo PDP Vektor - Corel Draw

Published on: // ,
Partai Demokrasi Pembaruan - PDP Vektor
Free Download/ Gratis Unduh Logo/ Lambang Partai Demokrasi Pembaruan - PDP dengan format Vektor, dapat dibuka dengan aplikasi Corel Draw 10 keatas.

Download disini

Ada Apa Dengan KPU RI (dan SETJEN)?

Published on: Friday, 9 November 2012 // ,
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang majelis etik, Jumat (9/11) di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta. Sidang ini berkenaan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai verifikasi partai politik yang merupakan tindak lanjut dari pengaduan Bawaslu dan Direktur SIGMA Said Salahuddin.

Yang menarik, setelah saya 'pantau' dari berbagai berita online mengenai sidang tersebut, ada hal yang membuat saya agak 'terkejut', penasaran, kaget, baru tahu, serta tanda tanya lainnya. Khususnya mengenai pemberitaan yang menyebutkan adanya dikotomi komisioner dengan kesekretariatan jenderal, pemboikotan, 'pembangkangan', ketidakoptimalan dukungan support, bahkan adanya oknum di sekretariat jenderal, dsb.

 Pertanyaannya : Ada Apa Dengan KPU RI (Komisioner & Setjen) saat ini?

***
 
Berikut saya kutip berbagai berita mengenai sidang tersebut:

Komisioner KPU Diboikot, Pengumuman Verifikasi Telat

 Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU, Ida Budhiati mengungkapkan ada upaya-upaya pemboikotan yang dilakukan sejumlah oknum dari Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU atas para komisoiner KPU.

Bahkan mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu mengatakan Setjen KPU tidak hanya melakukan pembangkangan tetapi juga melakukan tindakanintimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa Setjen KPU lebih tinggi dari komisioner.

"Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan," ungkap komisioner KPU, Ida Budhiati di hadapan sidang majelis etik yang digelar di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).

Ida lantas memaparkan kejadian yang pernah dialaminya. Tepatnya pada 24 Oktober 2012 lalu. Ia diminta segera datang ke kantor karena ada permasalahan yang genting. Meskipun pada saat bersamaan menghadiri pertemuan penting, tapi ia mendahulukan permintaan ke kantor KPU karena alasan genting.

Menurut Ida, rapat tengah berlansung ketika tiba di kantor KPU. Belum lama duduk, ia lalu diminta keluar oleh Wakil Kepala Biro Syamsul Bahri.

"Begitu saya masuk ke ruang rapat, Wakil Kepala Biro Syamsul Bahri meminta saya keluar dari ruangan. Katanya, kalau saya tidak keluar, maka dirinya yang akan keluar,"katanya.

Ida mengaku diam saja dan tidak mau keluar. Sehingga akhirnya Syamsul yang meninggalkan ruangan rapat. "Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya masalah komunikasi. Karena berkaitan dengan divisi saya selaku pengawasan, saya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan,"katanya.

Peliknya persoalan seperti inilah menurut Ida yang membuat KPU tidak bisa mengumumkan hasil verifikasi administrasi secara tepat waktu. "Ini juga yang membuat kami tidak bisa memberikan data, kalau belum tuntas. Karena kalau itu dilakukan, maka keadaan Pemilu nantinya akan lebih buruk,"katanya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/11/09/146431/Komisioner-KPU-Diboikot,-Pengumuman-Verifikasi-Telat- (Diakses 09/11/2012, 18:51)

**

Anggota KPU Blak-blakan, Jimly Kaget

 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Ashidiqqie, mengaku kaget mendengar adanya upaya "pembangkangan" yang dilakukan oknum dari sekretariat jenderal terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya rasa kita semua kaget mendengar hal ini. Sidang terbuka begini, nggak enak juga. Tanpa diduga ini muncul," katanya sesaat setelah menutup sidang kode etik atas komisioner KPU, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).

Saking kagetnya, Jimmly mencoba meminta wartawan untuk tidak memberitakan masalah tersebut.

"Idealnya masalah seperti ini diselesaikan secara internal. Apa mungkin misalnya kita beri perhatian, jangan diberitakan. Tapi saya tahu ini tidak mungkin (tidak diberitakan, red), " pintanya.

Dia beralasan masalah ini terkait langsung dengan kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu ke depan.

Di sidang kode etik ini, anggota KPU, Ida Budiarti menyebut  ada upaya-upaya pemboikotan yang dilakukan sejumlah oknum dari sekretariat jenderal atas para komisioner. Bahkan tidak hanya berupa pembangkangan, namun juga tindakan-tindakan intimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa sekretariat jenderal lebih tinggi dari komisioner.

"Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan jenderal," ungkap komisioner KPU, Ida Budhiati di hadapan sidang majelis etik yang digelar di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).

Usai sidang, fokus pertanyaan para wartawan justru lebih banyak pada permasalahan tersebut. Hingga akhirnya Jimmly menyatakan DKPP akan memberi  perhatian serius.

"Ya tentu masalah ini nantinya akan diungkap. Tapi bukan dalam sidang terbuka. Mari kita pisahkan. Kita fokus pada pelanggaran etika dengan memfungsikan DKPP sebagai moderator,"katanya.

Secara umum persidangan kali menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, mengemuka lima permasalahan pokok. Baik itu masalah penilaian kualitas etika penyelenggara Pemilu, mekanisme kerja antar lembaga KPU-Bawaslu, dan adanya masalah di internal lembaga.

Permasalahan lain, juga mengemuka tuntutan perhatian terhadap hak konstitusional partai politik yang tidak lolos tahapan verifikasi administrasi.

"Dan yang kelima masalah harapan publik akan kepercayaan penyelenggaraan Pemilu," katanya. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (13/11) pukul 14.00 WIB di tempat yang sama.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/11/09/146443/Anggota-KPU-Blak-blakan,-Jimly-Kaget- (Diakses 09/11/2012, 18:52) 

**


KPU Segera Usul Pergantian PNS di Setjen

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan, pola "pembangkangan" yang diperlihatkan sejumlah oknum dari pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU telah lama berlangsung.

"Masalah ini sebenarnya sudah lama. Bahkan pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu juga terjadi. Hanya bedanya mungkin karena kita lebih mau mengatur," katanya di Jakarta, Jumat (9/11).

Untuk itu agar kinerja KPU dapat lebih optimal, Hadar memastikan komisioner KPU akan segera mengajukan pergantian sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di setjen. Pengajuan akan dilakukan dalam waktu dekat ke kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi walaupun ada persoalan, hasil kerja kami masih bisa kami pertanggungjawabkan," ujarnya.

Sementara itu Komisioner KPU Ida Budhiati yang ditemui usai sidang perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan, jika "pembangkangan" hingga saat ini masih terus terjadi.

"Namun ini tentunya perlu dibuktikan dengan proses penegakan etik. Karena ada persoalan etik,"paparnya.

Walau begitu, dia malah keberatan jika masalah ini disebut sebagai adanya "pembangkangan". Ida lebih memilih menyatakan bahwa telah terjadi ketidakoptimalan dukungan supporting oleh sejumlah oknum di sekretariat jenderal KPU.

"Jadi bukan intervensi. Tapi ketidakoptimalan dalam dukungan supporting system. Makanya kami harus lakukan reformasi birokrasi di KPU. Karena sampai sekarang masih terjadi," paparnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/11/09/146455/KPU-Segera-Usul-Pergantian-PNS-di-Setjen- (Diakses 09/11/2012, 18:54) 

**

Komisioner KPU Sebut Ada Dikotomi Kelembagaan


Salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiarti, mengakui adanya dua kubu yang berperan selama proses verifikasi partai politik di dalam lembaga negara tersebut.

"Ada 'pembusukan' organisasi di dalam tubuh KPU. Ada dikotomi antara komisioner dan kesekretariatan jendral," kata Ida pada Sidang Kode Etik di Jakarta, Jumat.

Hal itu dirasakan Ida terutama pada saat proses perbaikan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014. Para komisioner KPU tidak mendapat dukungan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) pada saat pemeriksaan data administrasi
Pada saat masa pemeriksaan perbaikan verifikasi administrasi, KPU tidak mendapat dukungan personel sebanyak 68 orang dari Setjen.

"Dari waktu tujuh hari yang dimiliki oleh KPU untuk mengentaskan impor data, setidaknya kami perlu 68 personil yang seharusnya disediakan oleh Setjen KPU," katanya.

Namun dukungan tersebut tidak diberikan oleh Setjen, sehingga terpaksa para komisioner memutuskan untuk meminta bantuan dari KPU DKI Jakarta. "Kami terpaksa meminta bantuan dari KPU Daerah DKI Jakarta untuk membantu, demi pelayanan kami terhadap para parpol," lanjutnya.

Pada Jumat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat.

Sidang tersebut digelar secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie dengan didampingi empat anggota DKPP, yaitu Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti serta Abdul Bari Azed.

Sidang dengan pengadu dari Badan Pengawas Pemilu dan LSM Sigma tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan partai politik, baik yang lolos maupun tidak di verifikasi administrasi.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/11/09/md7kes-komisioner-kpu-sebut-ada-dikotomi-kelembagaan (Diakses 09/11/2012, 18:57) 

**

Ida Budhiati: Ada pembangkangan di internal KPU


Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengungkapkan alasan-alasan mengapa pihaknya terlambat mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik yang sedianya diumumkan 25 Oktober menjadi tanggal 28 Oktober 2012.

Ida menegaskan, pihak KPU harus bekerja keras dengan melihat dan memverifikasi dokumen-dokumen partai politik tetapi tidak didukung oleh pihak kesekjenan. Ida bahkan menyebut ada pembangkangan dan pemboikotan yang dilakukan oleh internal yakni Sekjen KPU.

"Dalam persidangan saya sudah menyampaikan bahwa penundaan hasil verifikasi administrasi KPU bukan tanpa sebab dan bukan sebagaimana rumor yang beredar selama ini bahwa KPU mengalami tekanan dan intervensi itu tidak ada sama sekali," jelas Ida saat sidang kode etik KPU dan Bawaslu yang dipimpin DKPP di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (9/11).

Ida menegaskan bahwa yang terjadi adalah adanya hambatan yang luar biasa dari internal KPU.

"Yang ada adalah kami mengalami hambatan yang sangat luar biasa berkaitan dengan dukungan supporting system bahkan dalam penilaian saya secara subjektif telah terjadi pembangkangan birokrasi di dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum," tegas Ida.

"Kami tidak akan mungkin mewujudkan mimpi, mewujudkan visi dan misi KPU melaksanakan penyelenggaraan pemilu dalam proses dan hasil yang berintegritas dengan supporting system yang lemah," lanjutnya.

Dia menambahkan, hal inilah sebenarnya yang membuat pihaknya melakukan penundaan dalam verifikasi administrasi. Ia menilai, lebih baik penundaan jika hasilnya lebih baik, cermat, teliti dan akurat.

"Penundaan hasil verifikasi adalah berat dan kami tidak ada intervensi. Kami hanya mengalami hambatan supporting system karena ada pembangkangan dari birokrasi di KPU," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/ida-budhiati-ada-pembangkangan-di-internal-kpu.html (Diakses 09/11/2012, 18:58) 

**

Jimly minta media tak beritakan soal pembangkangan Sekjen KPU


Setelah dicecar oleh Bawaslu, salah satu Komisioner KPU Ida Budiati tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. Ida menyebut di internal KPU ada pembangkangan dan upaya pemboikotan penyelenggaraan pemilu 2014 yang dilakukan oleh Sekjen KPU.

Pernyataan tersebut, langsung membuat kaget semua orang yang hadir dalam sidang resmi kode etik yang dipimpin oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor BPPT.

Ketua DKPP Jimly Assidiqie meminta awak media untuk tidak memberitakan soal pembangkangan seperti yang dilontarkan oleh Ida Budiati.

"Ini persoalan internal KPU, kok tiba-tiba muncul di sidang terbuka ini. Kalau kami mohon media tidak memberitakan bagaimana," mohon Jimly saat memimpin sidang di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (9/11).

"Huuuuuuuuu..," teriak awak media.

Suasana menjadi ramai. Kamera TV, pandangan awak media dan sejumlah pengurus partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi fokus ke arah Komisioner KPU, khususnya Ida Budiati.

"Oh ini toh yang terjadi di dalam KPU, ada pembangkangan," bisik salah satu pengurus partai politik kepada rekannya.

Kemudian Jimly menutup sidang kode etik dan rencananya bakal dilanjutkan pada hari Selasa, pekan depan.

"Kesimpulannya, ini berkaitan dengan penilaian etika. Kedua, mekanisme kerja antara KPU dan Bawaslu. KPU harus dipahami KPU sekarang adalah KPU baru dan Bawaslu demikian. Bawaslu punya kewenangan lebih dan KPU juga," kata Jimly.

Sebelumnya Bawaslu mencecar mengenai pengumuman verifikasi parpol yang mundur tiga hari. Anggota KPU Ida Budiati membeberkan mengapa KPU terlambat mengumumkan verifikasi parpol.

"Pada masa perbaikan verifikasi pada tanggal 22 Oktober dengan format dokumen partai politik yang rangkap. Sehingga menguras ekstra keras, ada parpol sebagian menggunakan sipol sebagian pula manual, ada juga parpol yang menggunakan data manual 100 persen. Kami bekerja keras untuk menyelesaikan data yang beragam tersebut," ungkap Ida.

Ida melanjutkan, sebelumnya tanggal 17 Oktober, pihaknya meminta KPUD Jakarta untuk memperbantukan pegawainya karena jadwal waktu yang telah ditentukan. "Dan itu pun belum cukup," ujarnya.

Tanggal 23 Oktober, KPU diundang komisi II DPR. Ida mengatakan pihaknya menyampaikan secara terbuka mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dirasakan oleh KPU.

"Ada laporan ke saya ada pembangkangan birokrasi dan pemboikotan pemilu, saya diminta untuk pulang ke Imam Bonjol (KPU), dukungan dari sekjen tidak optimal. Saya datang di aula, ada salah seorang wakil biro meminta saya untuk keluar, kalau Bu Ida tak keluar saya akan keluar. Kata Saiful Bahri dan diikuti beberapa staf. Pimpinan kami di sini adalah sekjen," cerita Ida.

"Ada pembusukan organisasi di KPU. Persoalan pembangkangan ini tak terjadi di tingkat pusat tapi sudah menyebar di tanah air," tegasnya.

Hal inilah yang KPU molor dalam mengumumkan hasil verifikasi. Dan ini diakui oleh Ida, membuat KPU tidak bisa bekerja secara maksimal.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/jimly-minta-media-tak-beritakan-soal-pembakangan-sekjen-kpu.html (Diakses 09/11/2012, 19:11) 


**

Ada Pembangkangan di Tubuh KPU Pusat


Di tengah sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Gedung BPPT, Jumat (9/11), Anggota KPU Ida Budiati mengaku bahwa keterlambatan pengumuman verifikasi administrasi beberapa waktu lalu tak lain karena adanya pembangkangan di dalam tubuh internal KPU.

Sidang yang awalnya berjalan tenang menjad riuh saat Ketua Majelis Sidang Prof. Jimly Asshiddiqie meminta wartawan tidak memberitakan curahan hati Ida tersebut.

"Saya minta kepada rekan media yang meliput sidang agar tidak memberitakannya karena permasalahan itu di luar konteks perkara yang disidangkan. Harap teman-teman media dapat memisahkannya," ucap Jimly sebelum menutup sidang, Jumat (9/11).

Mendengar ucapan tersebut, secara spontan terdengar suara riuh dari lokasi wartawan sedang berkumpul. "Apanya yang harus disensor," ucap salah satu rekan wartawan secara spontan menanggapi permintaan Jimly.

Pada sidang yang berlangsung terbuka tersebut, Ida menuturkan memang ada upaya-upaya pemboikotan yang dilakukan sejumlah oknum dari Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU atas para komisoinernya.
Bahkan, kata dia, Setjen KPU tidak hanya melakukan pembangkangan tetapi juga melakukan tindakan intimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa Setjen KPU lebih tinggi dari komisioner. "Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan. Kami sulit bekerja secara optimal," ucapnya

Dia mengungkapkan, kejadian yang pernah dialaminya tepatnya terjadi. pada 24 Oktober 2012 lalu. Ia diminta segera datang ke kantor karena ada permasalahan yang genting. Meskipun pada saat bersamaan menghadiri pertemuan penting, tapi ia mendahulukan permintaan ke kantor KPU karena alasan genting.
Menurut Ida, saat itu memang tengah ada rapat internal ketika ia tiba di kantor KPU. Namun, belum lama duduk, ia lalu diminta keluar oleh Kepala Biro Sekjen KPU Syamsul Bahri.

"Begitu saya masuk ke ruang rapat, Kepala Biro Syamsul Bahri meminta saya keluar dari ruangan. Katanya, kalau saya tidak keluar, maka dirinya yang akan keluar," jelasnya.

Ida mengaku diam saja dan tidak mau keluar, sehingga akhirnya Syamsul yang meninggalkan ruangan rapat. "Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya masalah komunikasi. Karena berkaitan dengan divisi saya selaku pengawasan, saya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan," katanya.

Akibat persoalan seperti inilah, kata Ida, yang membuat KPU tidak bisa mengumumkan hasil verifikasi administrasi secara tepat waktu.

"Ini juga yang membuat kami tidak bisa memberikan data, kalau belum tuntas. Karena kalau itu dilakukan, maka keadaan Pemilu nantinya akan lebih buruk. Pembangkangan terjadi sejak proses pendaftaran. Kami sulit mendapatkan report sesuai SOP yang sudah kami bangun," ungkapnya.

Ida menegaskan, pembangkangan terjadi dari kesekretariatan terkait posisi dirinya sebagai komisioner bidang pengawasan.

"Dimana saya keras dan tidak beri toleransi atas pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi adalah masalah internal. Perlu ada penegakan etik di Kesekretariatan KPU. Kami harus melakukan reformasi birokrasi di KPU sebagai Internal Supporting Sistem," katanya.

Awalnya sidang berlangsung untuk memenuhi aduan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Direktur SIGMA Said Salahuddin menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Dalam sidang itu, lima anggota KPU, yakni Ida Budiati, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Arief Budiman hadir dalam persidangan.

Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, sidang DKPP dipimpin langsung Ketua Majelis yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis yang sekaligus anggota DKPP, yakni Nurhidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait,Valina Singka Subekti, dan Abdul Bari Azed.

Sardini mengatakan,setelah menerima pengaduan dari Direktur Sigma dan Bawaslu, Sekretariat DKPP mengkaji dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DKPP Nomor 2/2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,kemudian diambil registrasi perkara dengan No 25- 26/DKPP-PKE-I/2012.

Bawaslu mengadukan KPU karena menilai ketua dan anggota KPU telah melanggar beberapa kode etik. “Pengaduan dari Bawaslu antara lain karena KPU dinilai tidak menghargai Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan informasi terkait sejumlah hal dalam kegiatan verifikasi partai politik kepada Bawaslu, dan (karena) dengan tidak memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan pengadu sebanyak dua kali,yakni pada 27 dan 29 Oktober 2012,” ungkapnya.
Pengamat Politiki dari Sigma Said Salahuddin mengatakan, pihaknya juga sudah mengadukan pelanggaran kode etik KPU kepada DKPP pada 29 Oktober 2012.

Aduan itu antara lain berisi tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dengan cara bertingkat atau berjenjang, pelanggaran dalam pemberitahuan ketidaklulusan 12 partai politik di luar jadwal pada tahapan pendaftaran, pelanggaran dalam pemberitahuan ketidaklulusan 12 parpol tanpa keputusan.
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/210641 (Diakses 10/11/2012, 11:10) 


***

Jadi keingetan kata-kata presiden sby setiap waktu pidato (dulu) : "saya prihatin.."


 

KPU RI Sosialisasikan 'SIDALIH'

Published on: Thursday, 8 November 2012 // , ,
KPU RI Sosialisasikan 'SIDALIH' , sistem informasi data pemilih
Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) agar dapat memilih dalam pemilu 2014 serta tertib penggunaan hak pilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2014.

Acara yang digelar di Hotel Royal Kuningan tersebut berlangsung dari tanggal 6 - 9 November 2012, dihadiri oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar N. Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arif Budiman; Kepala Biro Perencanaan KPU Moyong Heryanto; anggota KPU provinsi divisi program dan teknis serta operator data pemilih di 33 sekretariat KPU provinsi Se-Indonesia.

Rapat sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh KPU Provinsi dalam penggunaan aplikasi tersebut. Rencananya, KPU akan menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) dalam memutakhirkan daftar pemilih Pemilu 2014. Sidalih sendiri adalah suatu perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja KPU mulai dari menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih.

Dalam pembukaan acara tersebut Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, hak memilih bukan hak yang eksklusif.

“Hak pilih adalah bagian dari hak universal yang harus diterima oleh semua orang di dunia atas warga negara yang telah cukup umur, di Indonesia adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah,” paparnya.

Hak pilih, lanjut Sigit, sudah menjadi konstitusi modern yang diakui kebenarannya di manapun, dimana setiap orang memiliki hak pilih selama memenuhi syarat-syarat terntentu.

“Itulah dasar urgensi mengapa acara ini diselenggarakan, sehingga pemilu 2014 nanti benar-benar menjamin hak pilih terfasilitasi dengan baik. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 sudah berusaha memfasilitasi hak pilih warga negara dengan baik. Persoalan hak memilih tidak sekadar terakomodirnya hak pilih, tetapi juga proses. Oleh sebab itu, sitem pemutakhiran data pemilih menjadi agenda penting yang harus kita perhatikan bersama,” tegas anggota KPU termuda itu.

Selain itu, dalam paparannya anggota KPU Hadar Gumay mengungkapkan, ada 2 (dua) aspek yang akan menjadi perhatian pada rapat ini, yang pertama, terkait dengan sitem informasi. Dan yang kedua, tentang regulasi serta Standart Operasional Procedure (SOP) pemutakhiran data pemilih.

lanjut Hadar, KPU akan menyandingkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terakhir dengan data yang berasal dari pemerintah.

“Dari sisi kita (KPU-red) ada DPT yang terakhir, ini menjadi elemen terakhir yang akan diketemukan dengan data yang berasal dari pemerintah, sehingga kita punya data yang akurat dalam melakukan coklit (mencocokan dan meneliti-red) nantinya,” ujar mantan Direktur CETRO itu.

Sumber : http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7246&Itemid=1 (Diakses 08/11/2012, 13:49)

Download Aplikasi SUNDAPIL versi 1.4.5

Published on: Wednesday, 7 November 2012 // , , ,
DOWNLOAD APLIKASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH (APLIKASI SUNDAPIL)  JAWA BARAT VERSI 1.4.5
DOWNLOAD 
APLIKASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
(APLIKASI SUNDAPIL)
JAWA BARAT
VERSI 1.4.5


Bagi rekan-rekan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) PILGUB JABAR 2013, khususnya PPK se-Kabupaten Kuningan, berikut update versi terbaru APLIKASI SUNDAPIL 1.4.5 :

APLIKASI SUNDAPIL 1.4.4 vs APLIKASI SUNDAPIL 1.4.5

Versi 1.4.4
Versi 1.4.5
Pada menu pemutakhiran daftar pemilih, untuk fasilitas hapus harus dilakukan satu per satu
Penghapusan dapat dilakukan secara masal dengan tetap mencatumkan alasan penghapusan
Import data excel tidak akan berjalan jika ada data kosong
Import data excel tetap berjalan meskipun ada data kosong


CARA PENGGUNAAN :

Langkah-langkahnya sama seperti saat update APLIKASI SUNDAPIL 1.4 ke APLIKASI SUNDAPIL 1.4.4 :

1. APLIKASI SUNDAPIL versi sebelumnya di-uninstall terlebih dahulu, kemudian install APLIKASI SUNDAPIL terbaru (APLIKASI SUNDAPIL versi 1.4.5)
2. Database mysql-nya tidak usah di-install lagi (setup-mysql.exe), karena APLIKASI SUNDAPIL dengan database mysql-nya merupakan bagian yang terpisah

Jadi, hanya update APLIKASI SUNDAPILnya saja, dengan hanya meng-install APLIKASI SUNDAPIL versi 1.4.5

Pada file installer berikut, sudah disertakan juga tutorial cara menggunakan fitur/ fasilitas hapus data pemilih dalam jumlah banyak.

DOWNLOAD APLIKASI SUNDAPIL 1.4.5

Feed!

Download Desain

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!
Feed!