KPU : Lima Parpol Belum Penuhi Syarat VerFak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan setidaknya lima dari delapan belas Parpol dinyatakan belum memenuhi persyaratan verifikasi faktual di tingkat pusat. Namun demikian, kelima parpol itu diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dari tanggal 11 hingga 17 Desember.

Selain lima parpol yang belum dapat memenuhi persyaratan, KPU pun menerima dua parpol yang menyatakan tidak ingin di verifikasi faktual.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, kelima parpol tersebut yakni Partai Kongres, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), PNI Marhaenisme, Partai Karya Republik (Pakar) dan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).

Sedangkan dua parpol yang menyatakan tidak di verifikasi adalah Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) dan Partai Republikan.

"Partai Kongres pengurusnya seperti Sekretaris Jenderal dan Bendahara partai tidak sesuai Surat Keputusan yang telah ditetapkan Kementrian Hukum dan HAM. Ada perubahan kepengurusan Partai Kongres serta tidak mampu memenuhi keterwakilan perempuan setidaknya 30 persen," ucap Ferry kepada "PR", di Jakarta, Senin (10/12).

Ferry menambahkan, untuk PPDI terjadi perubahan sekretaris jenderal yang tidak sesuai dengan SK serta tidak memenuhi keterwakilan wanita sekurang-kurangnya 30 persen.

"Sedangkan kekurangan PNI Marhaenisme pada bendahara partai yang berbeda dengan SK keterwakilan perempuan," ujarnya.

Dua partai lainnya yakni PKDI dan Pakar tidak mampu memenuhi sekurang-kurang keterwakilan perempuan hingga 30 persen di tingkat pusat. Menurut Ferry, Pakar baru memenuhi delapan persen untuk keterwakilan perempuan.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Alex Messakh menilai telah terjadi dualisme kepengurusan di daerah antara PPIB dengan partai yang saat ini sedang diverifikasi faktual, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Alex menilai, penggabungan partai PPIB ke PKBIB meninggalkan beberapa permasalahan.

"PKBIB tidak akan lolos verifikasi faktual di daerah karena terjadi kepengurusan ganda dan domisili parpol yang sama dengan PPIB. Padahal, kepengurusan PPIB di daerah masih aktif," ucapnya saat ditemui wartawan di Gedung Badan Pengawasan Pemilu, Jakarta, Senin (10/12).

Dikatakan masih aktif, kata Alex, karena status demisioner yang diterbitkan oleh DPP PKBIB kepada seluruh pengurus PPIB di daerah cacat hukum. Sebab, surat yang ditandatangani Ketua Umum PKBIB, Zanunba A.C. Wahid (Yenny Wahid) tidak sah.

"Yenny Wahid tak pernah menjadi pengurus PPIB tapi tiba-tiba mendatangani surat demisioner kepada seluruh pengurus PPIB di daerah, itu tidak benar," ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai, KPU Daerah di empat provinsi seperti Kepulauan Riau, Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat akan menemukan beberapa permasalahan saat melakukan verifikasi faktual ke PKBIB. "Mereka diduga akan menggunakan domisili dan kepengurusan PPBIB di daerah," ucapnya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/214532 (diakses 11/12/2012, 18:45)