Breaking News
Loading...
Friday, 9 November 2012

Ada Apa Dengan KPU RI (dan SETJEN)?

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang majelis etik, Jumat (9/11) di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta. Sidang ini berkenaan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai verifikasi partai politik yang merupakan tindak lanjut dari pengaduan Bawaslu dan Direktur SIGMA Said Salahuddin.

Yang menarik, setelah saya 'pantau' dari berbagai berita online mengenai sidang tersebut, ada hal yang membuat saya agak 'terkejut', penasaran, kaget, baru tahu, serta tanda tanya lainnya. Khususnya mengenai pemberitaan yang menyebutkan adanya dikotomi komisioner dengan kesekretariatan jenderal, pemboikotan, 'pembangkangan', ketidakoptimalan dukungan support, bahkan adanya oknum di sekretariat jenderal, dsb.

 Pertanyaannya : Ada Apa Dengan KPU RI (Komisioner & Setjen) saat ini?

***
 
Berikut saya kutip berbagai berita mengenai sidang tersebut:

Komisioner KPU Diboikot, Pengumuman Verifikasi Telat

 Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU, Ida Budhiati mengungkapkan ada upaya-upaya pemboikotan yang dilakukan sejumlah oknum dari Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU atas para komisoiner KPU.

Bahkan mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu mengatakan Setjen KPU tidak hanya melakukan pembangkangan tetapi juga melakukan tindakanintimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa Setjen KPU lebih tinggi dari komisioner.

"Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan," ungkap komisioner KPU, Ida Budhiati di hadapan sidang majelis etik yang digelar di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).

Ida lantas memaparkan kejadian yang pernah dialaminya. Tepatnya pada 24 Oktober 2012 lalu. Ia diminta segera datang ke kantor karena ada permasalahan yang genting. Meskipun pada saat bersamaan menghadiri pertemuan penting, tapi ia mendahulukan permintaan ke kantor KPU karena alasan genting.

Menurut Ida, rapat tengah berlansung ketika tiba di kantor KPU. Belum lama duduk, ia lalu diminta keluar oleh Wakil Kepala Biro Syamsul Bahri.

"Begitu saya masuk ke ruang rapat, Wakil Kepala Biro Syamsul Bahri meminta saya keluar dari ruangan. Katanya, kalau saya tidak keluar, maka dirinya yang akan keluar,"katanya.

Ida mengaku diam saja dan tidak mau keluar. Sehingga akhirnya Syamsul yang meninggalkan ruangan rapat. "Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya masalah komunikasi. Karena berkaitan dengan divisi saya selaku pengawasan, saya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan,"katanya.

Peliknya persoalan seperti inilah menurut Ida yang membuat KPU tidak bisa mengumumkan hasil verifikasi administrasi secara tepat waktu. "Ini juga yang membuat kami tidak bisa memberikan data, kalau belum tuntas. Karena kalau itu dilakukan, maka keadaan Pemilu nantinya akan lebih buruk,"katanya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/11/09/146431/Komisioner-KPU-Diboikot,-Pengumuman-Verifikasi-Telat- (Diakses 09/11/2012, 18:51)

**

Anggota KPU Blak-blakan, Jimly Kaget

 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Ashidiqqie, mengaku kaget mendengar adanya upaya "pembangkangan" yang dilakukan oknum dari sekretariat jenderal terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya rasa kita semua kaget mendengar hal ini. Sidang terbuka begini, nggak enak juga. Tanpa diduga ini muncul," katanya sesaat setelah menutup sidang kode etik atas komisioner KPU, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).

Saking kagetnya, Jimmly mencoba meminta wartawan untuk tidak memberitakan masalah tersebut.

"Idealnya masalah seperti ini diselesaikan secara internal. Apa mungkin misalnya kita beri perhatian, jangan diberitakan. Tapi saya tahu ini tidak mungkin (tidak diberitakan, red), " pintanya.

Dia beralasan masalah ini terkait langsung dengan kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu ke depan.

Di sidang kode etik ini, anggota KPU, Ida Budiarti menyebut  ada upaya-upaya pemboikotan yang dilakukan sejumlah oknum dari sekretariat jenderal atas para komisioner. Bahkan tidak hanya berupa pembangkangan, namun juga tindakan-tindakan intimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa sekretariat jenderal lebih tinggi dari komisioner.

"Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan jenderal," ungkap komisioner KPU, Ida Budhiati di hadapan sidang majelis etik yang digelar di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).

Usai sidang, fokus pertanyaan para wartawan justru lebih banyak pada permasalahan tersebut. Hingga akhirnya Jimmly menyatakan DKPP akan memberi  perhatian serius.

"Ya tentu masalah ini nantinya akan diungkap. Tapi bukan dalam sidang terbuka. Mari kita pisahkan. Kita fokus pada pelanggaran etika dengan memfungsikan DKPP sebagai moderator,"katanya.

Secara umum persidangan kali menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, mengemuka lima permasalahan pokok. Baik itu masalah penilaian kualitas etika penyelenggara Pemilu, mekanisme kerja antar lembaga KPU-Bawaslu, dan adanya masalah di internal lembaga.

Permasalahan lain, juga mengemuka tuntutan perhatian terhadap hak konstitusional partai politik yang tidak lolos tahapan verifikasi administrasi.

"Dan yang kelima masalah harapan publik akan kepercayaan penyelenggaraan Pemilu," katanya. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (13/11) pukul 14.00 WIB di tempat yang sama.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/11/09/146443/Anggota-KPU-Blak-blakan,-Jimly-Kaget- (Diakses 09/11/2012, 18:52) 

**


KPU Segera Usul Pergantian PNS di Setjen

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan, pola "pembangkangan" yang diperlihatkan sejumlah oknum dari pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU telah lama berlangsung.

"Masalah ini sebenarnya sudah lama. Bahkan pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu juga terjadi. Hanya bedanya mungkin karena kita lebih mau mengatur," katanya di Jakarta, Jumat (9/11).

Untuk itu agar kinerja KPU dapat lebih optimal, Hadar memastikan komisioner KPU akan segera mengajukan pergantian sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di setjen. Pengajuan akan dilakukan dalam waktu dekat ke kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi walaupun ada persoalan, hasil kerja kami masih bisa kami pertanggungjawabkan," ujarnya.

Sementara itu Komisioner KPU Ida Budhiati yang ditemui usai sidang perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan, jika "pembangkangan" hingga saat ini masih terus terjadi.

"Namun ini tentunya perlu dibuktikan dengan proses penegakan etik. Karena ada persoalan etik,"paparnya.

Walau begitu, dia malah keberatan jika masalah ini disebut sebagai adanya "pembangkangan". Ida lebih memilih menyatakan bahwa telah terjadi ketidakoptimalan dukungan supporting oleh sejumlah oknum di sekretariat jenderal KPU.

"Jadi bukan intervensi. Tapi ketidakoptimalan dalam dukungan supporting system. Makanya kami harus lakukan reformasi birokrasi di KPU. Karena sampai sekarang masih terjadi," paparnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/11/09/146455/KPU-Segera-Usul-Pergantian-PNS-di-Setjen- (Diakses 09/11/2012, 18:54) 

**

Komisioner KPU Sebut Ada Dikotomi Kelembagaan


Salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiarti, mengakui adanya dua kubu yang berperan selama proses verifikasi partai politik di dalam lembaga negara tersebut.

"Ada 'pembusukan' organisasi di dalam tubuh KPU. Ada dikotomi antara komisioner dan kesekretariatan jendral," kata Ida pada Sidang Kode Etik di Jakarta, Jumat.

Hal itu dirasakan Ida terutama pada saat proses perbaikan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2014. Para komisioner KPU tidak mendapat dukungan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) pada saat pemeriksaan data administrasi
Pada saat masa pemeriksaan perbaikan verifikasi administrasi, KPU tidak mendapat dukungan personel sebanyak 68 orang dari Setjen.

"Dari waktu tujuh hari yang dimiliki oleh KPU untuk mengentaskan impor data, setidaknya kami perlu 68 personil yang seharusnya disediakan oleh Setjen KPU," katanya.

Namun dukungan tersebut tidak diberikan oleh Setjen, sehingga terpaksa para komisioner memutuskan untuk meminta bantuan dari KPU DKI Jakarta. "Kami terpaksa meminta bantuan dari KPU Daerah DKI Jakarta untuk membantu, demi pelayanan kami terhadap para parpol," lanjutnya.

Pada Jumat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat.

Sidang tersebut digelar secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie dengan didampingi empat anggota DKPP, yaitu Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti serta Abdul Bari Azed.

Sidang dengan pengadu dari Badan Pengawas Pemilu dan LSM Sigma tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan partai politik, baik yang lolos maupun tidak di verifikasi administrasi.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/11/09/md7kes-komisioner-kpu-sebut-ada-dikotomi-kelembagaan (Diakses 09/11/2012, 18:57) 

**

Ida Budhiati: Ada pembangkangan di internal KPU


Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengungkapkan alasan-alasan mengapa pihaknya terlambat mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik yang sedianya diumumkan 25 Oktober menjadi tanggal 28 Oktober 2012.

Ida menegaskan, pihak KPU harus bekerja keras dengan melihat dan memverifikasi dokumen-dokumen partai politik tetapi tidak didukung oleh pihak kesekjenan. Ida bahkan menyebut ada pembangkangan dan pemboikotan yang dilakukan oleh internal yakni Sekjen KPU.

"Dalam persidangan saya sudah menyampaikan bahwa penundaan hasil verifikasi administrasi KPU bukan tanpa sebab dan bukan sebagaimana rumor yang beredar selama ini bahwa KPU mengalami tekanan dan intervensi itu tidak ada sama sekali," jelas Ida saat sidang kode etik KPU dan Bawaslu yang dipimpin DKPP di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (9/11).

Ida menegaskan bahwa yang terjadi adalah adanya hambatan yang luar biasa dari internal KPU.

"Yang ada adalah kami mengalami hambatan yang sangat luar biasa berkaitan dengan dukungan supporting system bahkan dalam penilaian saya secara subjektif telah terjadi pembangkangan birokrasi di dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum," tegas Ida.

"Kami tidak akan mungkin mewujudkan mimpi, mewujudkan visi dan misi KPU melaksanakan penyelenggaraan pemilu dalam proses dan hasil yang berintegritas dengan supporting system yang lemah," lanjutnya.

Dia menambahkan, hal inilah sebenarnya yang membuat pihaknya melakukan penundaan dalam verifikasi administrasi. Ia menilai, lebih baik penundaan jika hasilnya lebih baik, cermat, teliti dan akurat.

"Penundaan hasil verifikasi adalah berat dan kami tidak ada intervensi. Kami hanya mengalami hambatan supporting system karena ada pembangkangan dari birokrasi di KPU," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/ida-budhiati-ada-pembangkangan-di-internal-kpu.html (Diakses 09/11/2012, 18:58) 

**

Jimly minta media tak beritakan soal pembangkangan Sekjen KPU


Setelah dicecar oleh Bawaslu, salah satu Komisioner KPU Ida Budiati tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. Ida menyebut di internal KPU ada pembangkangan dan upaya pemboikotan penyelenggaraan pemilu 2014 yang dilakukan oleh Sekjen KPU.

Pernyataan tersebut, langsung membuat kaget semua orang yang hadir dalam sidang resmi kode etik yang dipimpin oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor BPPT.

Ketua DKPP Jimly Assidiqie meminta awak media untuk tidak memberitakan soal pembangkangan seperti yang dilontarkan oleh Ida Budiati.

"Ini persoalan internal KPU, kok tiba-tiba muncul di sidang terbuka ini. Kalau kami mohon media tidak memberitakan bagaimana," mohon Jimly saat memimpin sidang di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (9/11).

"Huuuuuuuuu..," teriak awak media.

Suasana menjadi ramai. Kamera TV, pandangan awak media dan sejumlah pengurus partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi fokus ke arah Komisioner KPU, khususnya Ida Budiati.

"Oh ini toh yang terjadi di dalam KPU, ada pembangkangan," bisik salah satu pengurus partai politik kepada rekannya.

Kemudian Jimly menutup sidang kode etik dan rencananya bakal dilanjutkan pada hari Selasa, pekan depan.

"Kesimpulannya, ini berkaitan dengan penilaian etika. Kedua, mekanisme kerja antara KPU dan Bawaslu. KPU harus dipahami KPU sekarang adalah KPU baru dan Bawaslu demikian. Bawaslu punya kewenangan lebih dan KPU juga," kata Jimly.

Sebelumnya Bawaslu mencecar mengenai pengumuman verifikasi parpol yang mundur tiga hari. Anggota KPU Ida Budiati membeberkan mengapa KPU terlambat mengumumkan verifikasi parpol.

"Pada masa perbaikan verifikasi pada tanggal 22 Oktober dengan format dokumen partai politik yang rangkap. Sehingga menguras ekstra keras, ada parpol sebagian menggunakan sipol sebagian pula manual, ada juga parpol yang menggunakan data manual 100 persen. Kami bekerja keras untuk menyelesaikan data yang beragam tersebut," ungkap Ida.

Ida melanjutkan, sebelumnya tanggal 17 Oktober, pihaknya meminta KPUD Jakarta untuk memperbantukan pegawainya karena jadwal waktu yang telah ditentukan. "Dan itu pun belum cukup," ujarnya.

Tanggal 23 Oktober, KPU diundang komisi II DPR. Ida mengatakan pihaknya menyampaikan secara terbuka mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dirasakan oleh KPU.

"Ada laporan ke saya ada pembangkangan birokrasi dan pemboikotan pemilu, saya diminta untuk pulang ke Imam Bonjol (KPU), dukungan dari sekjen tidak optimal. Saya datang di aula, ada salah seorang wakil biro meminta saya untuk keluar, kalau Bu Ida tak keluar saya akan keluar. Kata Saiful Bahri dan diikuti beberapa staf. Pimpinan kami di sini adalah sekjen," cerita Ida.

"Ada pembusukan organisasi di KPU. Persoalan pembangkangan ini tak terjadi di tingkat pusat tapi sudah menyebar di tanah air," tegasnya.

Hal inilah yang KPU molor dalam mengumumkan hasil verifikasi. Dan ini diakui oleh Ida, membuat KPU tidak bisa bekerja secara maksimal.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/jimly-minta-media-tak-beritakan-soal-pembakangan-sekjen-kpu.html (Diakses 09/11/2012, 19:11) 


**

Ada Pembangkangan di Tubuh KPU Pusat


Di tengah sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Gedung BPPT, Jumat (9/11), Anggota KPU Ida Budiati mengaku bahwa keterlambatan pengumuman verifikasi administrasi beberapa waktu lalu tak lain karena adanya pembangkangan di dalam tubuh internal KPU.

Sidang yang awalnya berjalan tenang menjad riuh saat Ketua Majelis Sidang Prof. Jimly Asshiddiqie meminta wartawan tidak memberitakan curahan hati Ida tersebut.

"Saya minta kepada rekan media yang meliput sidang agar tidak memberitakannya karena permasalahan itu di luar konteks perkara yang disidangkan. Harap teman-teman media dapat memisahkannya," ucap Jimly sebelum menutup sidang, Jumat (9/11).

Mendengar ucapan tersebut, secara spontan terdengar suara riuh dari lokasi wartawan sedang berkumpul. "Apanya yang harus disensor," ucap salah satu rekan wartawan secara spontan menanggapi permintaan Jimly.

Pada sidang yang berlangsung terbuka tersebut, Ida menuturkan memang ada upaya-upaya pemboikotan yang dilakukan sejumlah oknum dari Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU atas para komisoinernya.
Bahkan, kata dia, Setjen KPU tidak hanya melakukan pembangkangan tetapi juga melakukan tindakan intimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa Setjen KPU lebih tinggi dari komisioner. "Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan. Kami sulit bekerja secara optimal," ucapnya

Dia mengungkapkan, kejadian yang pernah dialaminya tepatnya terjadi. pada 24 Oktober 2012 lalu. Ia diminta segera datang ke kantor karena ada permasalahan yang genting. Meskipun pada saat bersamaan menghadiri pertemuan penting, tapi ia mendahulukan permintaan ke kantor KPU karena alasan genting.
Menurut Ida, saat itu memang tengah ada rapat internal ketika ia tiba di kantor KPU. Namun, belum lama duduk, ia lalu diminta keluar oleh Kepala Biro Sekjen KPU Syamsul Bahri.

"Begitu saya masuk ke ruang rapat, Kepala Biro Syamsul Bahri meminta saya keluar dari ruangan. Katanya, kalau saya tidak keluar, maka dirinya yang akan keluar," jelasnya.

Ida mengaku diam saja dan tidak mau keluar, sehingga akhirnya Syamsul yang meninggalkan ruangan rapat. "Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya masalah komunikasi. Karena berkaitan dengan divisi saya selaku pengawasan, saya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan," katanya.

Akibat persoalan seperti inilah, kata Ida, yang membuat KPU tidak bisa mengumumkan hasil verifikasi administrasi secara tepat waktu.

"Ini juga yang membuat kami tidak bisa memberikan data, kalau belum tuntas. Karena kalau itu dilakukan, maka keadaan Pemilu nantinya akan lebih buruk. Pembangkangan terjadi sejak proses pendaftaran. Kami sulit mendapatkan report sesuai SOP yang sudah kami bangun," ungkapnya.

Ida menegaskan, pembangkangan terjadi dari kesekretariatan terkait posisi dirinya sebagai komisioner bidang pengawasan.

"Dimana saya keras dan tidak beri toleransi atas pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi adalah masalah internal. Perlu ada penegakan etik di Kesekretariatan KPU. Kami harus melakukan reformasi birokrasi di KPU sebagai Internal Supporting Sistem," katanya.

Awalnya sidang berlangsung untuk memenuhi aduan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Direktur SIGMA Said Salahuddin menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Dalam sidang itu, lima anggota KPU, yakni Ida Budiati, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Arief Budiman hadir dalam persidangan.

Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, sidang DKPP dipimpin langsung Ketua Majelis yang juga Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis yang sekaligus anggota DKPP, yakni Nurhidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait,Valina Singka Subekti, dan Abdul Bari Azed.

Sardini mengatakan,setelah menerima pengaduan dari Direktur Sigma dan Bawaslu, Sekretariat DKPP mengkaji dan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DKPP Nomor 2/2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,kemudian diambil registrasi perkara dengan No 25- 26/DKPP-PKE-I/2012.

Bawaslu mengadukan KPU karena menilai ketua dan anggota KPU telah melanggar beberapa kode etik. “Pengaduan dari Bawaslu antara lain karena KPU dinilai tidak menghargai Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan informasi terkait sejumlah hal dalam kegiatan verifikasi partai politik kepada Bawaslu, dan (karena) dengan tidak memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan pengadu sebanyak dua kali,yakni pada 27 dan 29 Oktober 2012,” ungkapnya.
Pengamat Politiki dari Sigma Said Salahuddin mengatakan, pihaknya juga sudah mengadukan pelanggaran kode etik KPU kepada DKPP pada 29 Oktober 2012.

Aduan itu antara lain berisi tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dengan cara bertingkat atau berjenjang, pelanggaran dalam pemberitahuan ketidaklulusan 12 partai politik di luar jadwal pada tahapan pendaftaran, pelanggaran dalam pemberitahuan ketidaklulusan 12 parpol tanpa keputusan.
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/210641 (Diakses 10/11/2012, 11:10) 


***

Jadi keingetan kata-kata presiden sby setiap waktu pidato (dulu) : "saya prihatin.."


 

0 comments :

Post a Comment

Back To Top