Breaking News
Loading...
Saturday, 24 November 2012

Lagi, DKPP Pecat Penyelenggara Pemilu

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Rabu (21/11) malam, telah dibacakan putusan untuk teradu ketua dan anggota KPU dan Panwaslu di daerah. DKPP memberhentikan 5 anggota KPU dan Panwaslu daerah.

Sidang ini dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie didampingi anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Abdul Bari Azed, Saut Hamonangan Sirait, dan Valina Singka Subekti. Demikian disampaikan Sekretaris dan juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini, melalui siaran pers resmi, Kamis (22/11/2012).

Dalam sidang DKPP terhadap teradu Ketua KPU dan Panwaslu Kota Cimahi, Jawa Barat, DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ikin Sodikin selaku Ketua KPU Kota Cimahi, Maman Suaman selaku Ketua Panwaslu Kota Cimahi, dan apabila mengulangi ketidakcermatan, kelalaian, dan tindakan tidak profesional dalam seluruh proses dan tahapan Pemilu serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilu berikutnya, maka akan dijatuihi sanksi yang lebih berat.

2 (dua) dari 7 (tujuh) anggota DKPP menempuh pendepat yang berbeda terhadap putusan ini (dissenting opinion), karena seharusnya Ketua KPU dan Ketua Panwaslu dikenakan sanksi berupa "pemberhentian tetap" alias dipecat dari keanggotaan KPU dan Panwaslu Kota Cimahi.

Kepada teradu Ketua dan anggota KPU dan Panwaslu Halmahera Tengah, Maluku Utara, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara atas nama Abdul Fatah B.A, Dra. Hajija Hasyim, Nora Nurain T.S Sandiyah, S.Pi, Abdul Rahim Yusuf, dan Nasaruddin.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara atas nama Yusuf Hasan, S.Ag dan Jufri U Lukman, S.Ip dari keangggotaan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Juga merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan keduanya.

Menyangkut teradu Ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah, DKPP menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua dan Anggota Komite Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas nama Hj.Hamidah, SH, MH, Ir. Ivan Astavan Manurung, dan Darmawan Putra. Juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Anggota Komite Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas nama Drs. Hasbullah dan Ir. Husin Canto.

Terkait teradu Ketua KPU Kabupaten Puncak, Papua, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua atas nama Nas Labene. Juga merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/11/22/035244/2097697/10/dkpp-berhentikan-5-anggota-kpu-dan-panwaslu-daerah (diakses 23/11/2012, 21:02)

0 comments :

Post a Comment

Back To Top