Berapa lagi anggota KPU yang akan dipecat DKPP?
"Hari Rabu (31/10) ada pembacaan putusan kasus KPU Kota Cimahi, Panwas DKI, KPU Timor Tengah Utara, dan satu lagi KPU di Papua tapi saya lupa," kata anggota DKPP Nur Hidayat Sardini ketika dihubungi merdeka.com, Senin (29/10).
Namun Hidayat enggan menjelaskan lebih rinci putusan apa yang akan dibacakan nanti. "Pokoknya putusannya okelah," tukasnya.
Hidayat yang juga penanggung jawab sementara sekretaris DKPP ini menjelaskan, sejak DKPP mulai terbentuk pada Juni 2012 berdasarkan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, total sudah ada 52 kasus yang dilaporkan dan ditangani. Sebagian besar menyangkut ketidaknetralan anggota KPU terhadap calon dalam tahapan-tahapan pilkada.
"Ada juga kasus pendaftaran pemilih seperti yang terjadi di KPU DKI Jakarta. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang, termasuk dugaan suap. Total sekitar 24 kasus yang sudah kita putuskan," jelasnya.
Meski begitu, lanjut mantan ketua Bawaslu ini, tidak semua kasus yang dilaporkan diproses hingga tahap pembacaan putusan. Beberapa kasus misalnya tidak berlanjut karena pengadu tidak bisa membuktikan aduannya karena tidak cukup bukti.
"Ke depan, dengan semakin derasnya pengaduan, kami akan membentuk dua panel yang masing-masing berisi tiga orang. Masing-masing panel akan menangani kasus tertentu, agar tidak kerepotan harus menangani semua kasus dan penyelesaian lebih cepat," pungkasnya.
Seperti diketahui, Senin (29/10), Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memecat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Mas'udi dan keempat anggota KPU Sultra lainnya yaitu Abdul Syahir, Eka Suaib, La Ode Arddin, dan Bosman. Mereka terbukti bersalah melanggar kode etik dan sumpah jabatan.
Sebelumnya, pada Kamis (25/10), DKPP juga mengeluarkan putusan pemberhentian tetap alias pemecatan terhadap Ketua dan anggota KPU Tulang Bawang, Lampung. Mereka adalah ketua M Rozy, anggota Hariyanto, Diki Roni, Budi Jaya, dan Umiyati. DKPP juga merekomendasikan kepada Sekjen KPU untuk memberi sanksi kepada sekretaris KPU Amri Alpis karena terlibat dalam pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut.
17 Oktober lalu, DKPP juga memberhentikan Ketua KPU Depok Hasan karena KPU Kota Depok tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 14K/TUN/2012 yang dikeluarkan tanggal 4 Juli 2012.
Demikian pula pada 13 Agustus 2012, DKPP memberhentikan tiga dari lima anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, yakni Marzuki Beroeh, Mat Budiaman, dan Saidi Amran.
Selain pemecatan, DKPP juga pernah membuat keputusan sanksi tertulis untuk Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar terkait pelanggaran kode etik yang dilakukannya dalam persoalan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilgub DKI.
Sanksi peringatan keras juga telah dikeluarkan DKPP terhadap Ketua KPU Pati Jawa Tengah Pramudiya Budi Listyantoro dan anggota KPU Pati Achmad Jukari. Keduanya melanggar Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sumber : http://www.merdeka.com/politik/berapa-lagi-anggota-kpu-yang-akan-dipecat-dkpp.html (Diakses 31/10/2012, 22:41)
0 comments :
Post a Comment