Breaking News
Loading...
Friday, 30 November 2012

Insentif PNS KPU Terendah?

insentif remunerasi PNS KPU
Pemerintah saat ini dinilai tidak serius menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pemerintah tak memperhatikan remunerasi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga para PNS KPU rentan suap dan konspirasi dengan partai politik peserta pemilu.

"Saya menilai pemerintah tidak serius dalam menghadapi Pemilu 2014. Pertama pemerintah melalui Kemenkeu tidak mendorong remunerasi di jajaran KPU. Menjadikan pegawai negeri di KPU memiliki insentif paling rendah. Akibatnya, banyak teman-teman KPU yang memilih kembali ke lembaga awal. Ini membuat mereka lebih rentan terlibat suap, konspirasi dan sebagainya," kata mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi tentang 'Implikasi Putusan DKPP dan Proses Verifikasi KPU' di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2012).

Kedua, imbuh Putu, tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu yang seharusnya disiapkan dengan ideal, jauh dari harapan. Idealnya, KPU seharusnya diberi anggaran verifikasi parpol hingga level desa, namuh anggaran hingga level desa itu tidak ada. Sehingga sangat sulit menjamin verifikasi berkualitas.

"Ketiga, sejak awal, regulasi UU, pemerintah belum memetik pelajaran maksimal dari berbagai persoalan yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya," tuturnya.

Keempat, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terlambat dibentuk pada tahapan sudah berjalan. Ketika verifikasi administrasi sedang berjalan di KPU, Bawaslu baru selesai membentuk dan melantik Bawaslu provinsi.

"Artinya, pengawasan dokumen di kabupaten belum diawasi secara formal," kata dia.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/11/30/160915/2106265/10/eks-anggota-kpu-insentif-pns-kpu-terendah-rentan-suap-konspirasi (diakses 30/11/2012, 20:19)

0 comments :

Post a Comment

Back To Top