Breaking News
Loading...
Friday, 7 September 2012

Memutus Mata Rantai Dinasti Politik

Memutus mata rantai dinasti politik
Sumber gambar : http://pontianak.tribunnews.com/

Menarik menyimak hingar-bingar Pemilihan Umum (pemilu) Presiden Amerika Serikat tahun ini (2012), incumbent (petahana) Presiden Barack Obama secara resmi diusung kembali sebagai calon presiden dari Partai Demokrat pada Konvensi Nasional partai di Charlotte, North Carolina. (http://www.voaindonesia.com/contentlive/puncak-acara-konvensi-partai-demokrat/1503211.html)

Presiden Barack Obama merangkul mantan Presiden Bill Clinton seusai pidato Clinton, Rabu (5/9).


Di kubu pesaingnya,  Konvensi Partai Republik yang berlangsung di Tampa, Florida 27-30 Agustus 2012, secara resmi mencalonkan Mitt Romney sebagai kandidat presiden yang akan bersaing dengan Barack Obama.
(http://www.voaindonesia.com/media/photogallery/1497577.html)
Mitt Romney beserta istrinya Ann Romney

Namun ditengah gegap gempitanya pesta demokrasi atau pemilu di berbagai negara yang menjadi salah satu kedaulatan rakyat dalam memilih langsung pemimpinnya, serta di zaman yang dimana negara-negara maju ataupun yang masih berkembang menerapkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya, terselip sebuah negara yang sampai kini masih menerapkan "Dinasti Politik" dalam menetapkan seorang untuk menjadi pemimpin negara/ presiden, yakni Korea Utara.


Kim Jong-Un mendapatkan gelar dan jabatan baru di Pyongyang (11/4).


Mengutip dari artikel berita VOA Indonesia yang beralamat di tautan ini , sepeninggal Kim Jong Il yang meninggal dunia pada bulan Desember 2012, Kim Jong Un kini resmi melanjutkan trah politik kekuasaan dari Bapaknya Kim Jong Il serta Kakeknya Kim Il Sung menjadi pemimpin tertinggi di negara yang beribukota Pyongyang yang sekaligus menjadi kota terbesar di negara yang hingga kini masih berseteru dengan negara tetangganya Korea Selatan.

***

Indonesia, yang disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat, ternyata masih merumuskan sistem demokrasinya yang terbaik untuk diterapkan dalam Pemilu di Indonesia. Berbeda dengan kematangan demokrasi di Amerika Serikat, di Indonesia, kini tiap 5 tahun sekali menjelang Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), serta Pemilu Presiden, aturan main atau Undang-Undang (UU) mengenai Pemilu sering berganti, diubah, menambal 'lubang-lubang' kelemahan pada UU sebelumnya.

Teringat dengan salah satu tulisan saya yang pernah dimuat di koran Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, serta Kabar Cirebon, yang mencoba mengkritisi tentang 'aroma'  dinasti politik yang tercium di tengah-tengah demokrasi yang dibangun Indonesia.

Berikut artikel selengkapnya :




***

Memutus Mata Rantai Dinasti Politik

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, peribahasa terkenal tersebut tampaknya tidak akan berlaku lagi di kancah politik pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi secara resmi  telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (6/6/2012).
 Dalam RUU Pilkada tersebut dimuat aturan main ihwal ketentuan calon kepala daerah baik itu untuk calon gubernur ataupun calon bupati/walikota, yang salah satu ketentuannya mensyaratkan tidak boleh memiliki ikatan keluarga dengan kepala daerah petahana (incumbent).
Untuk calon gubernur, ketentuan tersebut tercantum pada pasal 12 huruf p yang berbunyi: tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan; sedangkan untuk calon bupati/walikota, termaktub pada pasal 70 huruf p yang berbunyi: tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/walikota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan;
Kebijakan itu diambil oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mencegah campur tangan kepala daerah kepada para pegawai pemerintahan daerah dari kepentingan untuk lebih memihak terhadap calon yang memiliki ikatan keluarga dengannya. Seperti yang disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi dalam siaran pers di Puspen Kemendagri, Sabtu (9/6/2012), "Desain ini mampu menjamin suatu kompetisi dimana seorang kepala daerah tidak bisa memobilisasi jajaran pemerintah daerah untuk kepentingan dukungan bagi calon yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan yang bersangkutan. Demikian pula halnya, desain ini mampu menciptakan suatu postur birokrasi yang netral sebagai akibat tidak adanya tekanan dari penguasa petahana."
Selain itu pula, langkah ini ditempuh untuk menjegal terjadinya dinasti politik di daerah yang bersifat oligarki (pemerintahan yg dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu), "Maka demokrasi yang demikian itu hanya akan terjebak dalam lingkaran liberalistis yang melanggengkan suatu kekuasaan yang memiliki kuasa atas sumber kekuatan politik maupun finansial. Sementara kekuasaan yang langgeng cenderung koruptif, kolutif dan nepotis negatif, sehingga tujuan demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam kompetisi menjadi tinggal slogan simbolik semata," terang Gamawan yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Sudah bukan rahasia lagi, dinasti politik sudah menjamur di berbagai daerah di Indonesia, kini seolah-olah tampak “kerajaan-kerajaan” kecil di daerah. Bahkan ada di satu provinsi, keluarga gubernur mendominasi bupati/walikota di provinsi tersebut.

PRO-KONTRA
            Tak ayal, gagasan pemerintah yang dituang dalam RUU Pilkada ini menuai berbagai pendapat. Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi menilai aturan baru tersebut rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi, karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945, serta bahwa hak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak sewajarnya hak-hak itu dimatikan. “Siapa sih yang minta dilahirkan sebagai kerabat kepala daerah?” kata Veri seperti yang dimuat di halaman tempo.co.
            Nada serupa disampaikan pula oleh Walikota Serang Tb Haerul Jaman, rencana untuk pencalonan kembali pada Pilkada Kota Serang tahun 2013 bisa terjegal bila RUU Pilkada disahkan akhir tahun ini dan diberlakukan pada 2013, seperti diketahui Tb Haerul Jaman dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berasal dari satu ayah yaitu almarhum Tb Chasan Sochib. Jaman menilai RUU Pilkada ini tidak demokratis, “Tentu tidak demokratis karena menghambat seseorang maju dalam pilkada. Padahal, katanya Indonesia adalah negara yang demokratis.” ujarnya yang dimuat di radarbanten.com.
            Di lain pihak, Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mendukung usulan pemerintah mengenai aturan pencalonan keluarga kepala daerah petahana ini, tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan kepala daerah melakukan kecurangan. “Karena sudah pasti kalau istri, suami, kakak, atau saudara dekatnya maju pasti berpihak, Pasti terjadi (kecurangan) dan tak terhindarkan,” ujar anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
            Larangan pencalonan keluarga kepala daerah petahana ini, sejatinya bukan untuk memberangus hak warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah, melainkan untuk memberikan jeda waktu satu periode (5 tahun), agar tidak terjadi kecurigaan adanya intervensi atau kecurangan dari kepala daerah petahana.
            Menjadi tantangan bagi DPR yang kini tengah menggodok  RUU Pilkada, mencari aturan main yang terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada, tanpa merugikan pihak manapun, dan menyempurnakannya agar lebih baik dari sebelumnya.
            Menyoal aturan larangan pencalonan keluarga kepala daerah petahana, apakah aturan ini akan berlaku juga untuk larangan pencalonan keluarga presiden petahana di UU Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti? Ah, sepertinya agar adil harus berlaku juga  peribahasa “duduk sama rendah, tegak sama tinggi.”


 ***


Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, dengan menyimak serta membandingkan berbagai Pemilu serta pemilihan Presiden ataupun pemimpin negara dari berbagai belahan dunia. Kita mesti mampu mengambil pelajaran serta hikmah positifnya agar dapat diterapkan di Indonesia, dan berharap dengan sistem Pemilu yang terbaik, akan mampu menghasilkan para pemimpin yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat.

Masyarakat jangan melihat seorang kandidat hanya dari latar belakang kekeluargaan dengan pemimpin sebelumnya (dinasti politik) saja, namun kita mesti jeli pula dalam melihat potensi seorang kandidat, dengan menilai kompetensi, kemampuan, kapabilitas serta integritasnya dalam memimpin.

Terakhir, saya mengajak agar masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk masyarakat Jawa Barat yang sebentar lagi menghadapi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013, saya berpesan "Hayu Urang Sukseskeun Palaksanaan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Taun 2013, Dina Dinten Minggu, Kaping 24 Februari 2013" (Mari Kita Sukseskan Pelaksanaan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013, Pada Hari Minggu, Tanggal 24 Februari 2013).

Maskot Pilgub Jabar 2013
Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013
 
Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, 2 tahun lagi kita akan menggelar hajatan pesta demokrasi Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2014.

MARI KITA SUKSESKAN BERSAMA PEMILU 2014!
CERDAS MEMILIH PEMIMPIN BERKUALITAS!


Penulis : Cecep Husni Mubarok, S.Kom

0 comments :

Post a Comment

Back To Top