Breaking News
Loading...
Friday, 3 August 2012

Siap-siap, Pejabat Daerah akan Digaji Pemerintah Pusat

PNS, Pejabat Daerah akan Digaji Pemerintah Pusat
Pemerintah saat ini sedang mengkaji revisi undang-undang terkait aparatur negara. Pada draf revisi tersebut, pemerintah berencana menarik gaji dan tunjangan jabatan pejabat daerah se-Indonesia guna memberikan keleluasaan dalam penempatan tugas.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Eko Prasojo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (3/8/2012) malam.

"Akan dibentuk jabatan eksekutif senior. Eselon 1 dan 2 akan dikumpulkan jadi dia bisa moving. Gaji dan tunjangan akan ditarik ke pusat," ungkapnya.

Namun, Eko menyatakan rencana ini masih dikaji oleh Kementerian Keuangan dari sisi fiskal. Pasalnya, perlu dilihat kemampuan fiskal APBN ketika gaji dan tunjangan pejabat ini dimasukkan dalam belanja pemerintah pusat.

"Kalau dari sisi Kemenkeu memang perspektif apakah akan membebani fiskal atau tidak. Jadi ini benar-benar dikaji," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Eko, dari Kementerian Dalam Negeri perlu dikaji mengenai kemampuan dan kompetensi para pejabat ini ketika harus bersaing dengan pejabat lain di seluruh Indonesia.

"Kalau dari sisi Mendagri kaitannya daerah kira-kira apa yang terjadi kalau ada kan ini deareah punya kompetesi berbeda. Karena ini terbuka, apakah kawan-kawan dari Papua bisa bersaing dengan kawan-kawan di Jawa," paparnya.

Selain rencana penarikan gaji dan tunjangan ke pemerintah pusat ini, dalam revisi undang-undang ini akan diatur kembali mengenain sistem pemberian pensiun.

"Sistim pensiunnya sedang kita bahas. Apa pay as you go seperti sekarang atau fully funded. Kalau fully funded, dana yang diterima sebesar pensiun mereka. Itu kan membutuhkan analisis dampak fiskal," tegasnya.

Eko menilai sistem fully funded sebaiknya bisa diterapkan dalam sistem pensiun Indonesia. Pasalnya, dengan sistem ini, beban negara lebih dapat dikendalikan.

"Ini yg sedang dikaji. Kita inginnya kalau fully funded bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka setelah pensiun tapi harus memikirkan juga dampak keuangan negara," jelasnya.

Eko mengharapkan revisi undang-undang dapat ditetapkan pada tahun ini sehingga tahun 2013 mendatang sudah dapat dilaksanakan.

"Nanti kita buat pasal peralihan, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan 2013 dan hal-hal mana saja yang menunggu PP. Tentu ya masih menunggu. Jadi kita harapkan 2013 bagian pasal-pasal itu sudah bisa diterapkan," pungkasnya.

Sumber: detik.com

0 comments :

Post a Comment

Back To Top