Breaking News
Loading...
Tuesday, 7 August 2012

Pemilu Serentak Kurangi Biaya Politik

anggaran pilkada di berbagai daerah
Meskipun tidak menyelesaikan persoalan pemilihan umum, gagasan penyelenggaraan pemilu serentak, baik untuk presiden, legislatif, maupun kepala daerah, layak didukung karena dapat mengurangi biaya politik yang dikeluarkan pemerintah.

Malik Haramain, anggota Panitia Kerja Rancangan Undang- Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Komisi II DPR, Senin (6/8), di Jakarta, yakin gagasan pemilu serentak, terutama untuk pilkada, akan terwujud. Dalam pandangan awal pembahasan RUU Pilkada, semua fraksi mendukung gagasan itu.
”Pilkada serentak dapat mengurangi anggaran penyelenggaraan yang dikeluarkan pemerintah dan menjaga psikologi masyarakat agar tidak jenuh dalam menentukan pilihan politiknya,” kata Malik.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bahkan meminta Komisi II DPR secepatnya meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri terkait gagasan pemilu serentak. ”Golkar sudah menantikan gagasan itu dan menyiapkan beberapa opsi,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Salah satu opsi yang ditawarkan Priyo, dalam masa transisi kebijakan itu tidak ada pengurangan masa jabatan kepala daerah. Kebijakan yang diambil adalah perpanjangan masa jabatan kepala daerah tersebut hingga pilkada serentak dilakukan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Yunarto Wijaya dari Charta Politika mengatakan, biaya terbesar dalam pemilu justru dikeluarkan oleh kandidat, yaitu di hulu dan di hilir. Di hulu untuk mendapatkan perahu dari partai, sedangkan di hilir untuk memobilisasi massa dan praktik politik uang. ”Ironisnya, dua biaya terbesar ini sulit diketahui dan diatur dengan pasti karena ada di ruang gelap politik,” ujarnya.

Konsolidasi demokrasi
Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Prof Ramlan Surbakti serta Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto, pemilu serentak semestinya tidak hanya dimaknai dari segi efisiensi biaya dan tenaga. Lebih dari itu, konsolidasi demokrasi termasuk pemerintahan yang efektif bisa terwujud.

Konsolidasi demokrasi yang dimaksud terkait akses rakyat untuk memengaruhi hasil pemilu, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengefektifkan sistem presidensial.

”Pemilu serentak mendorong partai untuk terus bekerja selama 2,5 tahun. Kalau masyarakat hanya bisa mengontrol kerja partai lima tahun sekali, ketika pemilu, rasa jengkel sudah hilang. Kontrol tidak efektif,” tutur Didik.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan DPRD atau pemilu presiden dan pemilu DPR secara serentak juga akan menyederhanakan sistem kepartaian. Ketika pilkada serta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/ kota diselenggarakan pada hari yang sama, pilihan warga cenderung sama. Demikian halnya dengan pemilu presiden. Jumlah partai politik akan berkurang secara alamiah

Dalam kesempatan terpisah, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, menganggap rencana pemerintah untuk menyerentakkan pemilihan umum merupakan langkah tepat. Hal itu dikarenakan bisa mengurangi pembengkakan anggaran yang selama ini terjadi.

Selain itu, lanjut dia, juga dapat memperbaiki nilai demokrasi. "Rencana itu memang sudah tepat dilakukan," kata dia saat berbincang dengan Republika di Jakarta, Senin (6/8).

Menurut dia, jika itu dilakukan, metode pemilihan nantinya bisa dibedakan menjadi dua, yakni pemilihan umum dengan skala nasional dan lokal. Pada skala nasional, jelas dia, untuk memilih presiden, DPR, DPD RI. Sementara untuk lokal, untuk memilih kepala daerah dan DPRD.

Namun, rencana tersebut masih membutuhkan payung hukum. Selain itu, pelaksanaannya pun belum akan ditentukan. Sebab, Zuhro yang juga masuk dalam tim perumus di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku, pembahasan masih dilakukan hanya sebatas ide.

Pemerintah hingga saat ini belum membentuk kelompok kerja untuk merumuskan lebih jauh tentang rencana tersebut. "Tapi ide itu sebenarnya sudah memiliki ketepatan," kata Zuhro.

Sumber : cetak.kompas.com

0 comments :

Post a Comment

Back To Top