Breaking News
Loading...
Monday, 6 August 2012

Kinerja KPU akan Outcome Oriented

Logo Lambang KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KPU harus memulai perubahan manajemen berbasis kinerja, yang semula hanya berorientasi pada anggaran (input oriented), menjadi berorientasi pada hasil (outcome oeriented).

Hal itu dikatakan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, pada pembukaan Rapat Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KPU-KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Kamis (2/8), di Bandung, Jawa Barat.

“Perubahan paradigma tersebut diawali dengan perubahan pada managemen berbasis kinerja. Dengan output-oriented, KPU tidak hanya berpikir untuk menghabiskan anggaran dan melaporkan penggunaan anggaran setiap akhir periode, namun yang lebih penting adalah kinerja apa yang ingin dihasilkan dan dipertanggungjawabkan di akhir periode,” tandas Husni.

Pertemuan yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 maupun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu dihadiri oleh anggota KPU, Arief Budiman, dan Wakil Sekjen, Asrudi Trijono, serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU.

Menurut Husni, sebagai penyelenggara pemilu, KPU sudah mulai mendapat sorotan publik, terlebih karena karena saat ini sedang mempersiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Karena itu, dalam melaksanakan tugas pkok dan fungsi (tupoksi)-nya senantiasa harus berhati-hati, tetapi harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam membuat regulasi, dokumentasi maupun laporan.

“Evaluasi Kinerja dilakukan dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. KPU masih dianggap belum mempunyai kinerja yang memenuhi harapan pemerintah seperti hasil penilaian LAKIP yang masih tergolong C dan hasil pemeriksaan BPK masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, sambungnya, KPU diminta untuk meningkatkan sistem kinerjanya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar biro dan inspektorat, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KPU secara terpadu.

“Penyusunan itu memang tidak mudah, karena banyak sekali sistem pelaporan belum dilakukan secara terpadu. KPU, dalam hal ini, telah berupaya dengan keras untuk meningkatkan status laporan keuangan dari semula Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012,” Husni.

Sementara, Arief Budiman dan Asrudi Trijono mengungkapkan, KPU harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kompetensi yang handal, profesional, dan akuntabel.

“Harus ada kepedulian, keterbukaan, dan komitmen antar biro dan inspektorat di KPU dalam setiap menghadapi setiap persoalan. Kita harus solid,” tegas Arief. Ia berharap, ada pertemuan antar KPU dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota per region secara reguler.

“Usai Lebaran, kita akan adakan pertemuan yang melibatkan Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan Biro Logistik untuk membahas penyusunan laporan ini, sekaligus merevisi Renstra KPU,” kata Asrudi.

Pertemuan yang digagas oleh Biro Perencanaan, Data dan Informasi tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari. Narasumber yang diundang, Mardiah Thamrin, dari Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, dan Siddiq dari Direktorat Anggaran II Kementerian Keuangan.

Sumber: kpu.go.id

0 comments :

Post a Comment

Back To Top