Breaking News
Loading...
Friday, 20 July 2012

Penjelasan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS


Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM adalah kelompok  yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada pasal 46 disebutkan :
KPPS
(1)  Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. 
(2)  Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. 
(3)  Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. 
(4)  Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.  

Di pasal 47 :
Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
a.  mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; 
b.  menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; 
c.  melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 
d.  mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 
e.  menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; 
f.    menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 
g.  membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
h.  menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; 
i.    menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; 
j.    melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
k.  melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

0 comments :

Post a Comment

Back To Top