Breaking News
Loading...
Monday, 23 July 2012

Penjelasan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPLN

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAPEMILIHAN UMUM adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

Pada pasal 48 disebutkan :
PPLN
1)  PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
(2)  Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia. 
(3)  Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. 
(4)  Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. 

Di pasal 49 :
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN meliputi: 
a.  membantu KPU  dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 
b.  membentuk KPPSLN; 
c.  mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar
pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap; 
d.  menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU; 
e.  melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU; 
f.    melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya; 
g.  mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya; 
h.  menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
i.    menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; 
j.    melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 
k.  melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; 
l.    melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
m.  melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0 comments :

Post a Comment

Back To Top