Cecep Husni Mubarok

Sukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013

Inilah Tugas PPS di Pilgub Jabar 2013

Published on: Thursday, 26 July 2012 // ,

tugas, wewenang, kewajiban, pps, pilgub jabar 2013 
Tugas Panitia Pemungutan Suara atau yang biasa disingkat/ dikenal dengan PPS, sesuai dengan lampiran Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:
1.  membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
2.  mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
3.  membentuk KPPS;
4.  mengumumkan daftar pemilih;
5.  menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6.  melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; 
7.  menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8.  mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; 
9.  menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; 
10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; 
11. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 
12. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
13. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 
14. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu; 
15. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; 
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 
17. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; 
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; 
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; 
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu,  kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tugas ketua PPS dalam Pilgub Jabar 2013 adalah:
a.  memimpin kegiatan PPS;
b.  mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
c.  memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
d.  mengawasi kegiatan KPPS;
e.  mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f.  melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
g.  apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

Adapun tugas anggota PPS adalah:
a.  membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
b.  melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
c.  melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d.  memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Yang terakhir, mengenai rapat PPS, meliputi:
a.  rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
b.  setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab pada semua hasil rapat PPS;
c.  setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
d.  pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
e.  apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan  secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

11 comments for "Inilah Tugas PPS di Pilgub Jabar 2013"

  1. punten kang bade sedikit mengkritisi mengenai anggaran PPS utk PILGUB 2013 ini..
    1. Kenapa anggaran PILGUB utk kegiatan PPS sangat jauh dibandingkan dgn anggaran yg diterima PPK, pdhl klo diliat dr tahapan2 PILGUB justru PPS lebih bnyk bekerjanya kang.. utk honor sj anggota PPS Rp 500rb ditambah uang mamin dan lembur Rp 225rb jumlah Rp 725rb.. sedangkan PPK honor Rp 850rb dan uang mamin plus lembur Rp 225rb jumlah 1.025rb.. kerja PPS lebih berat kang dibandingkan dgn PPK krn PPS berhadapan langsung dgn warga, ppdp & kpps...
    2. Anggaran biaya ATK utk PPS teramat kecil hanya 100rb perbln..
    3. Seharusnya anggaran biaya pelantikan KPPS jgn disamaratakan antara PPS yg jumlah TPS nya banyak dengan PPS yg jumlah TPSnya sedikit.. contoh di PPS wilayah kerja saya yg jumlah TPSnya 78 TPS.. utk konsumsi sj perbungkusnya Rp 5rb pas2an kang.. bgmn dgn PPS yg jumlah TPSnya lebih dr 100 TPS..???
    4. anggaran Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sebesar Rp 2jt sangat tdk memadai kang utk Tenda, Kursi, Konsumsi, Pengamanan, ATK, Infocus & Komputer.. apalagi oleh KPU Provinsi tdk ada anggaran biaya listrik.. masa kami hrs terus menerus meminta bantuan pihak kelurahan kang..
    5. saya rasa dgn anggaran Pilgub yg Rp 1,48T seharusnya dgn anggaran sebesar itu bsa melaksanakan pilgub yg maksimal kang...
    Mohon agar hal2 yg saya sampaikan tadi menjadi perhatian & mendapatkan pertimbangan.. krn PPS adalah ujung tombak tingkat bawah dlm pelaksanaan pemilu.. mungkin semua kalangan termasuk pejabat pemerintah, calon & penyelenggara pemilu tingkat atas sangat memperhatikan pelaksanaan pilgub ini.. TAPI sangat jarang ada pihak2 yg mau memperhatikan penyelenggara pemilu tingkat bawah walau hanya tuk berucap TERIMA KASIH...
    Wassalam n Hatur Nuhun kang.....

  2. muhun kang, sami2..
    hatur nuhun pisan kanggo saran na.,

    mugia janten perbaikan anu sae kanggo KPU Kabupaten/ kota nu bade pilkada sapertos di Kuningan, pilgub jabar ieu janten pengalaman/pelajaran nu berharga oge pastina.

    komo perkawis, honor-menghonor mah,hhe

  3. Saya Ketua KPPS 15 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara mempertanyakan : pemotongan honorarium anggota KPPS dan Uang Sewa Tenda (500 ribu) dengan istilah "dipotong pajak" apakah ini persetujuan atau keputusan KPU Jabar ? Tolong ditanggapi segera agar kesimpang siuran ini tidak berlanjut.

  4. Saya prnh jg jd Ketua KPPS di riau mulai pileg, pilpres, pilgubri, pilbup dari th 1999-2009 dan seingat saya honor KPPS dipotong pajak

  5. iyah betul pak

    honorarium penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, mulai KPU, PPK,PPS, KPPS kena potongan pajak,

    pajak resmi yah pak,hhe..
    soalnya tiap bulan KPU setor pajak, untuk penyelengaraan pemilu, baik itu untuk honorarium, pengadaan, dsb..

    hatur nuhun

  6. Maaf kang bade naros, ari honorarium tersebut diatas teh global sanes? soalna abdi anggota pps di karawang

  7. Teras kang, ari honor kanggo PPS nampi honorna nyampe bulan baraha?

  8. Biasanya di formulir pendaftaran calon PPS disebutkan besarnya honor dan jangka waktu tugas PPS kang.... contohnya di riau pps utk PILGUBRI Mulai bkerja dan terima honor dari maret-november 2013.

  9. kang mau tanya nih apa bener ari honor pps di pileg lebih rendah dibanding honor pilgub.....?

  10. mf sblumnya kang, kalau honor KPPS yg dipotong pjk itu diatur dalam uu yang mana? dan masuk kategori apa? sementara pajak penghasilan aja harus ada penghasilan melewati Rp.1. 500.000,-/ bln. tp yg ini kan cuma 500 / bln ?

Leave Reply

Feed!

Download Desain

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!
Feed!