Breaking News
Loading...
Tuesday, 31 July 2012

Hati-Hati Calo CPNS Mulai Berkeliaran

Calon Pegawai Negeri Sipil - CPNS 2012

 Oknum calo mulai berkeliaran menjelang pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pengangkatan tenaga honorer.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Tasdik Kinanto mengaku telah menerima banyak laporan dari berbagai pihak mengenai adanya penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai atau pejabat Kementerian PAN-RB.

Para oknum tersebut berjanji bisa mengurus atau memfasilitasi pengurusan formasi dan meluluskan tes pengangkatan CPNS serta menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS di lingkungan kerja instansi-instansi dengan motif untuk memperoleh imbalan.

“Untuk itu saya mohon perkenannya untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian serta menyampaikan pengaduan ke Kementerian PAN-RB melalui Kotak Pos 5000, dan jika memungkinkan bisa dilengkapi dengan identitas dan foto yang bersangkutan,” ujarnya di kantor KemenPAN-RB di Jln. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan.

Persoalan calo CPNS ini selalu muncul pada saat-saat menjelang penerimaan CPNS. Namun, kini Kementrian PAN dan RB sudah menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), Ombudsman RI, dan segenap LSM untuk turut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS ini.

Dengan demikian diharapkan tahun ini penerimaan CPNS benar-benar bersih dari KKN, bebas dari politisasi, dan mampu menghasilkan aparatur Negara yang terbaik, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi.

Seperti diberitakan, pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS menurut rencana akan dilaksanakan serentak pada tanggal 8 September 2012 di sekitar 90 titik.

Ujian tersebut untuk memperebutkan sebanyak 14.560 kursi CPNS yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah. Selain itu untuk CPNS dari pendidikan kedinasan sebanyak 4.126 orang.

Tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang memenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium. Padahal, anggaran dari APBN 2012 dialokasikan untuk penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang. Jumlah itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu pemerintah daerah.

Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan.

Program reformasi birokrasi pemerintah tidak bisa berjalan efektif karena banyak pejabat mendapat keuntungan dari pendapatan informal yang diperolehnya di luar bonus maupun remunerasi. Walau pemerintah menaikkan remunerasi pegawai, tidak akan bermanfaat jika tidak disertai sanksi yang keras. Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli mengatakan itu di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pendapatan take home pay pejabat baik dari formal maupun informal itu jauh lebih tinggi daripada bonus atau remunerasi. Selain itu, pola lainnya yaitu pola setoran pejabat yang sangat memprihatinkan.
Seorang pejabat harus menyetor uang dalam jumlah tertentu kepada atasannya agar dapat dipindahtugaskan ke daerah "lahan basah", di antaranya di Jawa Barat.

"Saya lihat polanya, pejabat yang di bawah yang menyetor ke atas itu ditaruh di daerah basah, yang omzetnya ratusan miliar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Yang jujur, yang amanah, yang tidak menyetor ke bos ke atas, itu dikirim ke daerah kering, Kalimantan Tengah, Papua, Flores," ujarnya.
Hal itu dibeberkan Rizal berdasarkan pengalamannya sebagai Menko Perekonomian di zaman Gus Dur. Saat itu, kata dia, tercapai hemat anggaran di lembaganya hingga 40% setelah ia memindahtugaskan 200 pejabat di daerah "lahan basah" ke daerah "lahan kering".

Ia menilai, pola setoran yang sama masih terjadi hingga saat ini dan hal itu membuat praktik korupsi di jajaran birokrasi terus berlangsung.

Selain pola perilaku pejabat yang dibiarkan seperti itu, gagalnya reformasi birokrasi juga karena pemborosan anggaran birokrasi itu sendiri. Ia mencontohkan dari satu item pengeluaran yaitu biaya perjalanan.

Pada masa Gus Dur, biaya perjalanan birokrasi mencapai Rp 2,5 triliun. Kemudian angka itu naik ketika masa Presiden SBY menjadi Rp 4 triliun. "Dan sekarang tahun 2012, Rp 19 triliun atau dua miliar USD. Kita bisa bikin airline setiap tahun sebesar Garuda dengan uang biaya perjalanan ini," ucapnya.

Sumber: pikiran-rakyat.com

0 comments :

Post a Comment

Back To Top