PNS Tak Netral Bisa Dipidana dan Denda Rp 6 juta
Masalah netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mengingatkan bahwa PNS yang tidak
bersikap netral dapat di pidana satu bulan dengan denda paling besar Rp
6 juta.
"Netralitas PNS pada Pilkada telah diatur jelas dalam undang-undang dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah saat bertemu dengan para timses cagub di Gedung Sasana Prasada Karya, Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Ramdansyah mengatakan, PNS harus netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Jika terbukti menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, maka PNS tersebut dapat dikenai denda sebesar Rp 6 juta.
"Posisi PNS dalam Pilkada memang jadi krusial. Karena banyak persoalan yang berkembang di lapangan," kata Ramdansyah.
Ramdanysah menyebutkan, pihaknya pernah mendapat laporan adanya larangan bagi salah satu kandidat yang dilarang menjadi khotib sholat Jumat di salah satu mesjid di Kepulauan Seribu.
"Bahkan ada PNS yang diancam akan dimutasi jika tidak memilih pasangan calon tertentu. Panwascam Pulau Seribu terima laporan itu. Ada orang tua melapor anaknya yang PNS akan dimutasi kalau tidak pilih pasangan tertentu," jelasnya.
Ramdansyah menyebutkan, dalam Pasal 80 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah disebutkan tentang netralitas PNS. Pasal tersebut berbunyi: Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Kemudian diatur pula ancaman pidana terkait pelanggaran netralitas PNS ini dalam Pasal 116 ayat 4 No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut berbunyi: Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat sebulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta.
"Jadi sudah jelas disini. Kalau ada yang tahu, segera laporkan. Kami akan cek dan tindaklanjuti," tegasnya. (ray/mpr)
"Netralitas PNS pada Pilkada telah diatur jelas dalam undang-undang dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah saat bertemu dengan para timses cagub di Gedung Sasana Prasada Karya, Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Ramdansyah mengatakan, PNS harus netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Jika terbukti menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, maka PNS tersebut dapat dikenai denda sebesar Rp 6 juta.
"Posisi PNS dalam Pilkada memang jadi krusial. Karena banyak persoalan yang berkembang di lapangan," kata Ramdansyah.
Ramdanysah menyebutkan, pihaknya pernah mendapat laporan adanya larangan bagi salah satu kandidat yang dilarang menjadi khotib sholat Jumat di salah satu mesjid di Kepulauan Seribu.
"Bahkan ada PNS yang diancam akan dimutasi jika tidak memilih pasangan calon tertentu. Panwascam Pulau Seribu terima laporan itu. Ada orang tua melapor anaknya yang PNS akan dimutasi kalau tidak pilih pasangan tertentu," jelasnya.
Ramdansyah menyebutkan, dalam Pasal 80 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah disebutkan tentang netralitas PNS. Pasal tersebut berbunyi: Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Kemudian diatur pula ancaman pidana terkait pelanggaran netralitas PNS ini dalam Pasal 116 ayat 4 No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut berbunyi: Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat sebulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta.
"Jadi sudah jelas disini. Kalau ada yang tahu, segera laporkan. Kami akan cek dan tindaklanjuti," tegasnya. (ray/mpr)
Sumber: detik.com
