Breaking News
Loading...
Sunday, 24 June 2012

Pembenahan SDM KPU

Raker Bidang Kepegawaian/SDM KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (20/06) menggelar Rapat Kerja (Raker) Bidang Kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU dan Sekretariat KPU Provinsi.
 
Acara berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 132 (seratus tiga puluh dua) orang peserta dari daerah dengan rincian : 33 (tiga puluh tiga) orang berasal dari Anggota KPU (Divisi SDM) Provinsi, 66 (enam puluh enam) orang berasal dari KPU Provinsi, yaitu setiap KPU Provinsi diikuti 2 (dua) orang terdiri atas Sekretaris KPU Provinsi dan Kabag/Kasubag SDM, 33 (tiga puluh tiga) orang berasal dari KPU Kota, yaitu setiap Provinsi akan diwakili oleh 1 (satu)  orang Sekretaris KPU Kota yang terdekat dari KPU Provinsi.

Dalam sambutan Ketua Divisi Bidang Kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang didamping oleh Anggota KPU Juri Ardiantoro; Ida Budhiati; Arief Budiman dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; yang dalam hal ini sekaligus mewakili Ketua KPU RI untuk membuka acara Rapat Kerja secara resmi. Secara substantif, Raker SDM diarahkan untuk membahas rencana pelaksanaan 4 (empat) point penting, (1). Pengembangan SDM KPU Dalam Rangka Sukses Pemilu 2014, (2). Dukungan Sekretariat dalam Pelaksanaan Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, (3). Rencana Aksi KPU dalam Kebijakan Alih Status PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Menuju Satu Kesatuan  Manajemen Kepegawaian, dan (4). Dukungan SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu.

“Dengan telah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor  2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pada gilirannya KPU diharapkan mampu  melaksanakan penyempurnaan mekanisme dan penyiapan regulasi yang berkaitan dengan Pendaftaran/Penetapan Peserta Pemilu dan Seleksi/Penetapan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota. Di bidang pendaftaran/penetapan peserta pemilu, hendaknya jajaran KPU memahami semangat pembuat UU yang menghendaki terciptanya sistem multi partai sederhana, terwujudnya pelembagaan dan kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel serta mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Sedang dalam bidang Seleksi/Penetapan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota perlu dipahami maksud pembuat UU yang menginginkan terbentuknya penyelenggara pemilu yang profesional, mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu  yang dapat menjamin hak politik masyarakat. Di sinilah fungsi SDM KPU,  saya minta memainkan peranannya yang strategis untuk menyiapkan para personil yang kompeten dan melaksanakan berbagai pelatihan yang dibutuhkan,” papar Sigit Pamungkas.

Hadir sebagai pembicara pertama, Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Ph.D,  memaparkan materi Pengembangan SDM KPU dalam rangka sukses Pemilu 2014, dan hari kedua Prof. Ramlan Surbakti memaparkan tentang rekrutmen anggota KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota dimana beliau mencontohkan selama menjadi Tim Seleksi (timsel) anggota KPU dan Bawaslu 2012-2017 yang perlu dilakukan Sekretariat KPU untuk mendukung timsel anggota KPU pada prinsipnya transparansi pengumuman mengenai pendaftaran, hasil seleksi administrasi, hasil test melelui website, media cetak dan media elektronik, kecuali hasil wawancara diumumkannya melalui konperensi pers.

Dalam Raker tersebut juga dilakukan diskusi yang dibagi menjadi 3 kelompok dengan melibatkan seluruh peserta, yang menghasilkan rekomendasi point-point penting untuk dapat kita jadikan suatu kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan selama 3 (tiga) hari, antara lain : Perlu adanya percepatan transformasi aparatur SDM KPU menuju aparatur SDM KPU yang profesional, yaitu dengan menciptakan lingkungan kelembagaan KPU yang kondusif bagi SDM KPU yang Profesional dan merubah budaya kerja di KPU; Satu Kesatuan Manajemen Kepegawaian Sekretariat KPU merupakan satu kesatuan pengendalian kepegawaian di bawah satu komando pembina Kepegawaian yaitu Sekretaris Jenderal KPU; Proses alih status dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai akhir Tahun 2012; Kompetensi dan profesionalitas SDM Penyelenggara Pemilu masih perlu ditingkatkan melalui diklat yang telah dirancang untuk semua tingkatan; Dalam rangka Persiapan Tahapan Pemilu 2014, diminta kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota segera mengisi jabatan-jabatan struktural yang belum terisi; Hasil opini BPK terhadap Laporan keuangan KPU tahun 2011 masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian); KPU akan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan pemetaan wilayah distribusi, dan stok opname kotak suara dan bilik suara untuk persiapan logistik pemilu 2014.

Sumber: kpu.go.id

0 comments :

Post a Comment

Back To Top