Breaking News
Loading...
Wednesday, 27 June 2012

KPU-Bawaslu Sepakati Gelar Pertemuan Rutin

KPU-Bawaslu Sepakati Gelar Pertemuan Rutin
Dua lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (25/6) pagi, untuk pertama kali menggelar pertemuan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta.

Pertemuan yang disebut oleh Anggota KPU, Sigit Pamungkas, sebagai “forum elaborasi gagasan awal” itu membicarakan beberapa hal, antara lain, fungsi pengawasan terkait dengan perencanaan tahapan; tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang masuk; dan perlunya meletakkan prinsip-prinsip dasar pola hubungan KPU-Bawaslu.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, dan Juri Ardiantoro; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi, Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; serta para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Sementara, dari Bawaslu, hadir Anggota Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Daniel Zuchron.

“Ke depan, Bawaslu harus bisa melakukan pengawasan secara preventif. Artinya, persoalan tidak muncul ke permukaan, karena Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan. Pertanyaannya, strateginya bagaimana?” kata Sigit Pamungkas.

Senada, Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, sejak awal KPU-Bawaslu telah memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan semacam itu. Tetapi karena padatnya kegiatan masing-masing Komisoner, pertemuan tersebut baru dapat dilaksanakan hari ini.

“Sebetulnya, sejak awal kami berniat melakukan pertemuan ini. Kerjasama KPU-Bawaslu harus dilakukan secara intensif,“ ujar Hadar.

Hadar juga menyebutkan, Jumat (22/6) lalu, KPU telah mengundang media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan akademisi untuk meminta masukan terkait draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan.

Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, pertemuan rutin dan pola hubungan kerjasama antara KPU-Bawaslu harus dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Kalau KPU dan Bawaslu hanya saling “serang”, kapan kita dapat konsentrasi mengurusi pekerjaan? KPU tidak ingin berkontribusi negatif terhadap proses kinerja Bawaslu, demikian juga sebaliknya,” tandas Husni. Menurutnya, KPU-Bawaslu harus dapat menghapus stigma seperti Tom and Jerry seperti dahulu.

Anggota KPU yang lain, Ferry Kurnia Rizkiyansyah sepakat, perlunya ada pertemuan rutin setiap bulan antar anggota KPU-Bawaslu, dan antar jajaran Sekretariat, serta sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada bagian lain, Daniel Zuchron mengisyaratkan, pola hubungan kerjasama antara KPU dan Bawaslu diperlukan untuk mempererat koordinasi yang lebih efektif.

“Ibarat software, ketika KPU menyusun aplikasi program, maka Bawaslu bisa berfungsi sebagai antivirus. Artinya, Bawaslu harus bisa memastikan apa yang disusun oleh KPU dapat berjalan dengan mulus,” kata Daniel, seraya mengatakan, saat ini Bawaslu sedang menyusun mekanisme pengawasan tersebut.

Karena itu, menurut anggota Bawaslu yang lain, Nasrullah, ketiga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP-red) harus dapat bersinergi.

“Kalau proses penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU tidak berhasil, maka pengawasan preventif itu lah jawabannya,” pungkas Nasrullah.
 
Sumber: kpu.go.id

0 comments :

Post a Comment

Back To Top