Breaking News
Loading...
Monday, 11 June 2012

Dinasti Politik Bakal Dijegal

Sumber gambar : http://pontianak.tribunnews.com/
 Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, peribahasa terkenal tersebut tampaknya tidak akan berlaku lagi di kancah politik pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi secara resmi  telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (6/6/2012).
 Dalam RUU Pilkada tersebut dimuat aturan main ihwal ketentuan calon kepala daerah baik itu untuk calon gubernur ataupun calon bupati/walikota, yang salah satu ketentuannya mensyaratkan tidak boleh memiliki ikatan keluarga dengan kepala daerah petahana (incumbent).
Untuk calon gubernur, ketentuan tersebut tercantum pada pasal 12 huruf p yang berbunyi: tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan; sedangkan untuk calon bupati/walikota, termaktub pada pasal 70 huruf p yang berbunyi: tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/walikota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan;
Kebijakan itu diambil oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mencegah campur tangan kepala daerah kepada para pegawai pemerintahan daerah dari kepentingan untuk lebih memihak terhadap calon yang memiliki ikatan keluarga dengannya. Seperti yang disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi dalam siaran pers di Puspen Kemendagri, Sabtu (9/6/2012), "Desain ini mampu menjamin suatu kompetisi dimana seorang kepala daerah tidak bisa memobilisasi jajaran pemerintah daerah untuk kepentingan dukungan bagi calon yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan yang bersangkutan. Demikian pula halnya, desain ini mampu menciptakan suatu postur birokrasi yang netral sebagai akibat tidak adanya tekanan dari penguasa petahana."
Selain itu pula, langkah ini ditempuh untuk menjegal terjadinya dinasti politik di daerah yang bersifat oligarki (pemerintahan yg dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu), "Maka demokrasi yang demikian itu hanya akan terjebak dalam lingkaran liberalistis yang melanggengkan suatu kekuasaan yang memiliki kuasa atas sumber kekuatan politik maupun finansial. Sementara kekuasaan yang langgeng cenderung koruptif, kolutif dan nepotis negatif, sehingga tujuan demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam kompetisi menjadi tinggal slogan simbolik semata," terang Gamawan yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Sudah bukan rahasia lagi, dinasti politik sudah menjamur di berbagai daerah di Indonesia, kini seolah-olah tampak “kerajaan-kerajaan” kecil di daerah. Bahkan ada di satu provinsi, keluarga gubernur mendominasi bupati/walikota di provinsi tersebut.

PRO-KONTRA
            Tak ayal, gagasan pemerintah yang dituang dalam RUU Pilkada ini menuai berbagai pendapat. Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi menilai aturan baru tersebut rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi, karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945, serta bahwa hak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak sewajarnya hak-hak itu dimatikan. “Siapa sih yang minta dilahirkan sebagai kerabat kepala daerah?” kata Veri seperti yang dimuat di halaman tempo.co.
            Nada serupa disampaikan pula oleh Walikota Serang Tb Haerul Jaman, rencana untuk pencalonan kembali pada Pilkada Kota Serang tahun 2013 bisa terjegal bila RUU Pilkada disahkan akhir tahun ini dan diberlakukan pada 2013, seperti diketahui Tb Haerul Jaman dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berasal dari satu ayah yaitu almarhum Tb Chasan Sochib. Jaman menilai RUU Pilkada ini tidak demokratis, “Tentu tidak demokratis karena menghambat seseorang maju dalam pilkada. Padahal, katanya Indonesia adalah negara yang demokratis.” ujarnya yang dimuat di radarbanten.com.
            Di lain pihak, Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mendukung usulan pemerintah mengenai aturan pencalonan keluarga kepala daerah petahana ini, tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan kepala daerah melakukan kecurangan. “Karena sudah pasti kalau istri, suami, kakak, atau saudara dekatnya maju pasti berpihak, Pasti terjadi (kecurangan) dan tak terhindarkan,” ujar anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
            Larangan pencalonan keluarga kepala daerah petahana ini, sejatinya bukan untuk memberangus hak warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah, melainkan untuk memberikan jeda waktu satu periode (5 tahun), agar tidak terjadi kecurigaan adanya intervensi atau kecurangan dari kepala daerah petahana.
            Menjadi tantangan bagi DPR yang kini tengah menggodok  RUU Pilkada, mencari aturan main yang terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada, tanpa merugikan pihak manapun, dan menyempurnakannya agar lebih baik dari sebelumnya.
            Menyoal aturan larangan pencalonan keluarga kepala daerah petahana, apakah aturan ini akan berlaku juga untuk larangan pencalonan keluarga presiden petahana di UU Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti? Ah, sepertinya agar adil harus berlaku juga  peribahasa “duduk sama rendah, tegak sama tinggi.”

0 comments :

Post a Comment

Back To Top