Breaking News
Loading...
Friday, 25 May 2012

Perlu Instrumen Hukum untuk Awasi Dana Kampanye

pemilu 2014, pileg, pilpres


Berdasarkan pengalaman pemilu 2009, banyak parpol yang tidak taat aturan mengenai pelaporan dana kampanye. Untuk itu diperlukan instrumen hukum sebagai kontrol.

"Sampai saat ini belum tersedia instrumen hukum yang memadai untuk mengawasi dana kampanye pemilu legislatif dan pilpres," kata mantan ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo dalam Seminar Nasional Menyongsong Pemilu 2014 yang Berkualitas di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Kasihan, Bantul, Selasa (22/5/2012).

Selain itu, masalah kampanye melalui media online yang belum diatur dan mekanisme komplain pemilu yang belum dikelola dengan baik.

"Ini menjadi tugas KPU sekarang ini, mumpung pemilu 2014 masih dua tahun lagi sehingga masih punya waktu yang agak panjang untuk mempersiapkannya," jelasnya.

Mengenai pilpres, Bambang memaparkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mungkin maju mencalonkan lagi, diyakini bakal muncul sejumlah nama baru dalam Pilpres 2014 mendatang.

"SBY jelas tidak maju lagi kecuali UUD diubah dulu. Megawati dari PDIP juga belum diketahui apakah akan maju untuk ketiga kalinya," ungkap Bambang

Menurut dia, ada beberapa nama lama yang masih mungkin bisa muncul lagi adalah Prabowo, Jusuf Kalla dan Wiranto. Sedangkan nama baru yang akan muncul diantaranya Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Surya Paloh, Anas Urbaningrum, Hatta Radjasa, Yuzril Ihza Mahendra dan lain-lain.

"Figur-figur baru ini juga akan menentukan elektabilitas, kompetisi dan kontestasi dalam pemilu legislatif," kata staf pengajar jurusan Pemerintahan UMY itu. (bgs/try)

 Sumber : detik.com

0 comments :

Post a Comment

Back To Top