Breaking News
Loading...
Monday, 7 May 2012

KPU RI Akan Rombak Total Sekretariat Jenderal


Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilantik pada 12 April menargetkan merombak total Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Menurut Ketua KPU Husni Kamal Malik, di Jakarta, kemarin, reformasi setjen menjadi agenda mendesak komisioner KPU. "Sekarang ini kami sedang serius melakukan reformasi birokrasi. Setjen KPU menjadi agenda pembenahan internal serius," ujar Husni.

Pembenahan setjen yang hendak dilakukan, menurut Husni, terkait dengan empat hal pokok, yaitu peningkatan jumlah tenaga profesional di bidang kepemiluan, tingkat keluar-masuk pejabat di KPU yang belum terkendali karena status kepegawaian yang masih diperbantukan, wakil sekjen yang tidak memiliki peran strategis, dan penugasan antarbiro yang tidak merata.

Husni menambahkan rencana pembenahan struktur kesekjenan yang baru sedang dalam pembahasan melalui rapat pleno komisioner dan diperkirakan akan selesai dalam dua pekan ke depan. "Hal-hal inilah yang akan kita lakukan pembenahan dalam waktu ke depan ini," kata mantan anggota KPU Sumatra Barat itu.
Husni juga berharap pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilu yang baru disepakati DPR pada 12 April. Sebab, KPU setidaknya harus menyusun 11 peraturan KPU untuk menindaklanjuti UU itu. "Tapi, itu jumlah minimal. Nanti sangat tergantung kebutuhan, bisa saja lebih. Tapi kami optimistis punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan itu," ujar Husni.

Husni menambahkan selama pemerintah belum mengesahkan UU itu, KPU sudah mempersiapkan kisi-kisi peraturan KPU.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui pembenahan setjen di KPU juga menyangkut penataan biro-biro yang belum proporsional. "Ada biro dengan pekerjaan sangat berat, tetapi berdiri bergabung dengan biro yang lain. Nah, itu akan kami pisahkan saja. Atau, ada biro yang berdiri sendiri, tetapi pekerjaannya sebenarnya bisa digabung. Hal ini yang akan kami tata ulang," ujarnya.

Hadar mencontohkan Biro Daftar Pemilih dan Biro Perencanaan yang harus berdiri sendiri. Selain itu, kata Hadar, perlu ada penguatan sumber daya manusia di Biro Hukum. "Kami harus akui, banyak perturan yang dikeluarkan KPU, tetapi tidak matang. Akibatnya, harus diperbaiki lagi. Berarti Biro Hukum perlu penataan SDM," kata mantan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) itu. (MI/U-3)

Sumber: lampungpost.com

0 comments :

Post a Comment

Back To Top