Salah satu kelemahan dari PNS di Indonesia adalah besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan sehingga pemerintah melakukan moratorium perekrutan CPNS. Padahal sebenarnya, jumlah PNS Indonesia masih sedikit yaitu 4,7 juta orang.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sebenarnya dari rasio, PNS Indonesia tidak terlalu tinggi, yaitu 2,2 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.
"Yang lemah di kita adalah distribusi. Ada daerah yang PNS-nya terlalu banyak dan ada yang sangat kurang, ini yang harus didistribusi. Seperti daerah yang pegawainya sedikit tapi penduduknya 16 ribu, lalu ada daerah yang penduduknya hanya 6.000 tapi PNS-nya banyak. Rasio nasional 2,2 persen, boleh lah ada bias karena kesulitan wilayah dan kepadatan penduduk, tapi jangan berlebihan," katanya dalam Lokakarya Nasional KORPRI tentang RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta (14/5).
Gamawan malah menyalahkan DPR dan DPRD yang tidak efisien dalam merumuskan anggaran PNS. Kontrol besar anggaran ada di saat pengajuan dan pembahasan di DPR/DPRD.
"Ketika anggaran itu boros, seharusnya DPR dan DPRD yang kontrol. Kadang Birokrasi ingin agar kegiatannya maksimal, sehingga anggaran yang diajukan besar, namun jika dianggap tidak efisien, DPR dapat menguranginya," katanya.
Berdasarkan sistem, anggaran itu direncanakan sejak penyusunan anggaran dan harusnya dikritisi sejak perumusan anggaran, seperti perjalanan dinas.
"Perjalanan dinas itu diperlukan untuk mendukung tugas dan membutuhkan biaya. Perjalanan itu dihitung saat perumusan anggaran. Ketika mengajukan anggaran untuk apa saja? Seperti siapa yang mengontrol e-KTP, siapa yang ke daerah? Itu ada rasionya dibuat dalam pengajuan anggaran. Birokrasi tidak dapat menjalankan aktivitas yang tidak diatur dalam anggaran," katanya. (*/OL-9)
Sumber : mediaindoneisia.com
Post a Comment