Breaking News
Loading...
Monday, 7 May 2012

‘IPK’ INDONESIA (MASIH) JEBLOK

IPK Indonesia, Jeblok, Cecep Husni Mubarok, Rakyat Cirebon


Berikut tulisan saya yang pernah dimuat di surat kabar Rakyat Cirebon, ini adalah tulisan naskah aslinya, sebelum diedit oleh editor/ redaksi Rakyat Cirebon,hhe


‘IPK’ INDONESIA (MASIH) JEBLOK

                   Nilai IPK yang dimaksud bukan IPK alias Indeks Prestasi Kumulatif ketika masa kuliah dulu, tapi IPK disini yaitu Indeks Persepsi Korupsi. Baru-baru ini lembaga Transparency International (TI) merilis nilai IPK 183 negara yang didata pada tahun 2011. Hasil rilisnya menyebutkan nilai IPK Indonesia 3,0. Dengan nilai tersebut Indonesia berada pada peringkat ke 100 bersama 11 negara lainnya yang memiliki nilai yang sama, yaitu : Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Di tingkat ASEAN Indonesia hanya di posisi kelima, tertinggal jauh dari negara tetangga Singapura yang mendapatkan nilai IPK 9,2, serta Brunei Darussalam (5,2),  Malaysia (4,3),  Thailand (3,4). Posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Vietnam (2,9),  Filipina (2,6),  Laos (2,2),  Kamboja (2,1), serta Myanmar (1,5).
                   IPK atau Corruption Perceptions Index (CPI) sendiri merupakan instrumen pengukuran korupsi secara global yang dikembangkan oleh TI sejak tahun 1996. IPK merupakan indeks gabungan (composite index) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, Political Economic Risk Consultancy, dan lainnya. Nilai IPK menggunakan rentang nilai dari 0 sampai dengan 10, semakin tinggi nilai mendekati angka 10 maka dipersepsikan  sangat bersih dari praktek korupsi, sebaliknya semakin kecil nilainya maka dipersepsikan sangat korup. Dari hasil rilis TI menyebutkan negara Somalia, Afghanistan, Myanmar, Korea Utara,  dan Uzbekistan menempati nilai IPK terendah. Sedangkan 10 negara urutan teratas yang meraih nilai IPK tertinggi diraih oleh Selandia Baru (9,5),  Denmark dan Finlandia (9,4),  Swedia (9,3),  Singapura (9,2),  Norwegia (9,0),  Belanda (8,9),  Australia (8,8),  Swiss (8,8),  Kanada (8,7),  dan Luxembourg (8,5).
                   Indikator penilaian IPK salah satunya mengacu pada kualitas pelayanan publik yang diberikan lembaga atau intansi kepada masyarakat umum, seperti pajak, keimigrasian, kepolisian, perijinan usaha, dan lainnya. Oleh karena itu nilai IPK sangat berpengaruh bagi kepercayaan para investor dalam menanamkan modalnya.
                   Nilai IPK Indonesia 3,0 patut disyukuri karena ada peningkatan dibandingkan pada tahun 2010 yang hanya mendapatkan nilai 2,8. Namun kenaikannya yang hanya 0,2 poin, dinilai kurang signifikan, karena upaya reformasi birokrasi yang diterapkan pemerintah serta proses pemberantasan korupsi dirasa lamban dan hanya jalan di tempat,  nilai tersebut masih jauh dari target nilai IPK Indonesia 5,0 pada tahun 2014 nanti.
PR BESAR KPK
                   Peningkatan nilai IPK Indonesia tak lepas dari kinerja lembaga-lembaga pemberantas korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), walaupun khusus bagi KPK kini ada berbagai pihak yang sengaja memancing di air keruh serta berupaya melemahkan lembaga anti korupsi yang dibentuk pada tahun 2003 tersebut.
                   Kini pekerjaan rumah besar menanti KPK, setelah pemilihan pimpinan baru KPK oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Abraham Samad sebagai nahkoda baru dalam memimpin lembaga pemberantasan korupsi periode 2011-2015 menggantikan posisi Ketua KPK Busro Muqoddas yang kini turun posisi sebagai Wakil Ketua. Sejumlah nama baru mengisi pucuk pimpinan tertinggi KPK saat ini, ada nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang keduanya memiliki latar belakang profesi sama sebagai advokat, Adnan Pandu Praja yang merupakan mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional, serta Zulkarnain yang terakhir menjabat sebagai staf ahli Jaksa Agung.
                   Kasus besar yang harus segera diusut tuntas oleh KPK seperti masih buronnya Nunun Nurbaeti terkait kasus suap pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Goeltom, serta buronan Anggoro Widjojo dalam kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementrian Kehutanan, kemudian kasus tender Wisma Atlet yang menjerat kader Partai Demokrat M. Nazaruddin, dan kasus skandal Bank Century. Banyak harapan masyarakat disematkan di pundak-pundak pimpinan KPK yang baru agar pemberantasan korupsi yang telah merajalela serta banyak merugikan negara ini cepat ditindak dan tidak tebang pilih terhadap para pelakunya.
                   Korupsi bukan saja prilaku yang melanggar hukum, tapi dampak yang diakibatkan oleh korupsi sangat luas, selain dapat merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan masyarakat umum. Firman Allah SWT secara tegas melarang kita untuk berprilaku korupsi, “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:188)
                   Semoga dengan adanya momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, serta semangat  baru di lembaga anti korupsi KPK mampu meningkatkan nilai IPK Indonesia secara signifikan mendekati bahkan melampaui target nilai IPK 5,0 pada tahun 2014. Dampaknya agar citra Indonesia di mata internasional bisa lebih baik lagi, sehingga para investor dan pelaku usaha tidak ragu untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Indonesia, karena bertujuan agar kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia serta iklim usaha yang kondusif.

0 comments :

Post a Comment

Back To Top