Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, meminta DPR dan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan pagu anggaran pada tahun anggaran 2012.
Karena dengan adanya pemotongan tersebut, Bawaslu mengaku tidak dapat bekerja secara maksimal. "Dengan adanya pengurangan alokasi pagu anggaran tersebut, maka bawaslu tidak dapat melaksanakan beberapa amanat UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu," terang Muhammad di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/5/2012).
Sesuai dengan pagu anggaran Dipa Bawaslu TA 2012, ungkapnya, Bawaslu dianggarkan sebesar Rp 75 milyar. Namun kemudian dilakukan pemotongan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yakni berdasarkan Surat Kemenkeu Nomor S-163/MK.02/2012 per tanggal 7 Maret 2012 perihal pemotongan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan TA 2012.
Dimana dalam surat itu diberitahukan adanya pemotongan anggaran Bawaslu sebesar Rp 21,91 milyar, sehingga menjadi sekitar Rp 53,09 milyar. Karenanya pihaknya meminta Komisi II DPR untuk mempertimbangkan hal tersebut.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menjelaskan, pada dasarnya pihaknya akan menerima semua masukan yang disampaikan. Namun begitu pihaknya tidak bisa memutuskan secara sepihak permintaan Bawaslu.
Karena dengan adanya pemotongan tersebut, Bawaslu mengaku tidak dapat bekerja secara maksimal. "Dengan adanya pengurangan alokasi pagu anggaran tersebut, maka bawaslu tidak dapat melaksanakan beberapa amanat UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu," terang Muhammad di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/5/2012).
Sesuai dengan pagu anggaran Dipa Bawaslu TA 2012, ungkapnya, Bawaslu dianggarkan sebesar Rp 75 milyar. Namun kemudian dilakukan pemotongan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yakni berdasarkan Surat Kemenkeu Nomor S-163/MK.02/2012 per tanggal 7 Maret 2012 perihal pemotongan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan TA 2012.
Dimana dalam surat itu diberitahukan adanya pemotongan anggaran Bawaslu sebesar Rp 21,91 milyar, sehingga menjadi sekitar Rp 53,09 milyar. Karenanya pihaknya meminta Komisi II DPR untuk mempertimbangkan hal tersebut.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menjelaskan, pada dasarnya pihaknya akan menerima semua masukan yang disampaikan. Namun begitu pihaknya tidak bisa memutuskan secara sepihak permintaan Bawaslu.
Pihaknya akan membicarakan hal itu setelah melakukan rapat internal terlebih dahulu dengan anggota Komisi II dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan - RB). "Komisi tidak bisa memutuskan secara sepihak permintaan KPU - Bawaslu. Harus diajukan secara resmi," pungkas Agun.[jat]
Sumber : inilah.com
Post a Comment