Pemerintah mengaku belum mempunyai dua nama yang diusulkan menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengisyaratkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang punyak untuk mengusulkan akan memilih dari kalangan akademisi.
“DKPP itu diusulkan presiden. Masih panjang (waktunya). Kita sedang memertimbangkan nama-nama. Paling tidak mereka yang berpengalaman dan orang yang paham tentang pemilu,” katanya. ” kata Mendagri, Selasa (21/5) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Seperti diketahui, perintah untuk membuat DKPP merujuk pada Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81/PUU-IX/2011, tanggal 4 Januari 2012. DKPP berisi dari tujuh orang yang terdiri dari atas satu dari unsu KPU, satu Bawaslu dan lima dari tokoh masyarakat. DPR diberikan hak untuk mengusulkan tiga nama. Sedangkan pemerintah diberikan hak mengusulkan dua nama.
Gamawan menyatakan, dalam melakukan penentuan dua nama dari pemerintah, tidak dilakukan dengan mekanisme open rekrutmen. “Tidak, itu tidak seperti (pemilihan komisioner) KPU dan Bawaslu,” kata bekas Gubernur Sumatera Barat, itu.
Lanjut dia, mekanisme penentuan dua nama itu adalah internal pemerintah yang tentunya dengan berbagai pertimbangan. Namun, ditegaskan Gamawan, untuk saat ini masih belum ada nama yang diusulkan. “(Sekarang) belum ada,” tegasnya.
Ia mengatakan, batas penentuan DKPP itu adalah pada 12 Juni 2012 sehingga masih banyak waktu bagi pemerintah untuk memersiapkan semua. Menurutnya, bisa saja orang tersebut berasal dari unsur akademisi. (boy/jpnn)
“DKPP itu diusulkan presiden. Masih panjang (waktunya). Kita sedang memertimbangkan nama-nama. Paling tidak mereka yang berpengalaman dan orang yang paham tentang pemilu,” katanya. ” kata Mendagri, Selasa (21/5) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Seperti diketahui, perintah untuk membuat DKPP merujuk pada Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81/PUU-IX/2011, tanggal 4 Januari 2012. DKPP berisi dari tujuh orang yang terdiri dari atas satu dari unsu KPU, satu Bawaslu dan lima dari tokoh masyarakat. DPR diberikan hak untuk mengusulkan tiga nama. Sedangkan pemerintah diberikan hak mengusulkan dua nama.
Gamawan menyatakan, dalam melakukan penentuan dua nama dari pemerintah, tidak dilakukan dengan mekanisme open rekrutmen. “Tidak, itu tidak seperti (pemilihan komisioner) KPU dan Bawaslu,” kata bekas Gubernur Sumatera Barat, itu.
Lanjut dia, mekanisme penentuan dua nama itu adalah internal pemerintah yang tentunya dengan berbagai pertimbangan. Namun, ditegaskan Gamawan, untuk saat ini masih belum ada nama yang diusulkan. “(Sekarang) belum ada,” tegasnya.
Ia mengatakan, batas penentuan DKPP itu adalah pada 12 Juni 2012 sehingga masih banyak waktu bagi pemerintah untuk memersiapkan semua. Menurutnya, bisa saja orang tersebut berasal dari unsur akademisi. (boy/jpnn)
Sumber: jpnn.com
. Namun, Menteri D...){kind=link}
Post a Comment