Breaking News
Loading...

Opiniku

Info KPU

Random Post

Recent Post

Thursday, 19 October 2017
no image

Contoh Soal Seleksi Penyelenggara PPK PPS PILKADA

Selamat bagi rekan-rekan calon anggota PPK atau PPS PILKADA Serentak tahun 2018 yang sudah lolos syarat seleksi administrasi..

Yups, sehabis itu rekan-rekan akan masuk tahap seleksi tertulis...

Insya Allah mudah koq, biasanya dalam bentuk pilihan ganda pertanyaan/ soal seleksinya..

Materi seleksi tertulis tidak akan jauh dari hal yang berkaitan PILKADA/ PEMILUKADA Serentak,
sering-sering aja baca Undang-undang, PKPU, Buku Panduan Teknis dan dokumen lain yang biasanya diterbitkan oleh KPU RI, Provinsi atau Kabupaten/ Kota..

untuk beberapa dokumen diatas, rekan-rekan bisa lihat di halaman slideshare dan issuu saya di link berikut yah :

https://www.slideshare.net/cecephm 

https://issuu.com/cecephusnimubarok  

di link atas sudah ada hampir semua dokumen yang terkait PILKADA Serentak, apalagi hal-hal teknis tugas PPK atau PPS yang ada di Buku Panduan PILKADA Serentak tahun 2015 atauh 2017, karena tidak banyak yang berubah.

Penasaran dengan contoh soal seleksi tertulisnya seperti apa? hehehee

berikut saya buatkan contoh soal yang mengacu pada aturan-aturan diatas :
Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah:
a.    Mandiri
b.    Professional
c.    Idealis
d.    Transparan
e.    efektifitas
Sudah tahu kan jawabannya apa? masih gampang,, jawabannya C : Idealis

Lanjut yah...

Berikut ini adalah tugas Panitia Pemilihan Desa (PPS), kecuali :
a.    Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS
b.    Melakukan Perbaikan dan Mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
c.    melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan
d.    Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
e.    Membentuk Panitia Pemilihan Lapangan (PPL)
Jawabannya E yah...

Apa singkatan dari PKPU?
a.    Peraturan komisi pemilihan umum
b.    Perubahan keputusan pemilihah umum
c.    Peraturan Khusus Perundang-undangan
d.    Penambahan keputusan pemilihan umum
e.    Perubahan khusus perundang-undangan
pasti jawabannya A..


Siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya?
a.    PPK
b.    Panwascam
c.    KPPS
d.    KPU kab/kota
e.    PPL
Jawabannya sudah pasti KPPS..

Insya Allah, kalau bagi yang sudah pernah jadi KPPS/ PPS/ PPK atau dari Panwas, akan mudah dalam pengisian jawabannya,, tinggal ikuti saja aturan yang berubah terkait PILKADA Serentak sekarang dengan yang sebelumnya..

Selamat Menyiapkan Diri yah...

Hatur nuhun sudah ikut jadi bagian Penyelenggara PILKADA Serentak..

SEMANGAT!
Tuesday, 17 October 2017
no image

Inilah 27 Partai Politik Daftar PEMILU 2019

Berikut 27 Parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilu berdasarkan urutan kedatangan mendaftar:
1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Berkarya;
7. Partai Amanat Nasioal (PAN);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Republik;
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
12. Partai Golongan Karya (Golkar);
13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda);
14. Partai Bhinneka Indonesia;
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
16. Partai Rakyat;
17. Partai Demokrat;
18. Partai Pemersatu Bangsa;
19. Partai Islam Damai Aman (Idaman);
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
21. Partai Indonesia Kerja (Pika);
22. Partai Bulan Bintang (PBB);
23. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
24. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo);
25. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;
26. Partai Reformasi;
27. Partai Republik Nusantara (Republikan)


Dari 73 partai politik (parpol) berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham), 31 parpol mengajukan akses sistem informasi partai politik (Sipol). Hingga hari terakhir tahap pendaftaran peserta pemilu (16/10), ada 27 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). 27 parpol yang mendaftar belum tentu lolos sebagai peserta pemilu 2019 karena harus melalui penelitian administrasi dan faktual.

“Hari ini hari terakhir pendaftaran parpol peserta pemilu. Semua parpol yang datang mendaftar akan kami terima berkasnya,” kata anggota KPU, Hasyim Asy’ari (16/10).

Menurut Hasyim, semua parpol yang mendaftar dari hari pertama pendaftaran hingga penutupan akan diterima KPU. Sebagai penyelenggara, KPU akan membedakan pendaftar berdokumen lengkap dan kurang.

Hasyim pun memastikan, parpol pendaftar merupakan parpol yang menyerahkan dokumen kertas menyertakan pengisian Sipol. Pewajiban Sipol menjadi elemen penyetaraan antara parpol parlemen, parpol luar parlemen, parpol Pemilu 2014 atau bukan, parpol lama atau parpol baru.

“Otomatis, Sipol menyetarakan semua parpol,” tegas Hasyim.

Dari 27 Parpol yang mendaftar bukan berarti otomatis lolos menjadi parpol peserta Pemilu 2019. Semuanya harus melalui tahap penelitian adminitrasi lalu penelitian faktual.
Monday, 21 August 2017
Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Download Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum


RUU PEMILU disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017
RUU PEMILU disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017

Akhirnya! setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 ( UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman pada saat penyelenggaraan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (19/8).

“Kami memperoleh kabar bahwa UU Pemilu sudah diundangkan. Tapi, sampai hari ini, kami belum menerima salinannya secara resmi,” ucap Arief,
Arief juga menyampaikan harapan agar pemerintah segera memberikan salinan UU Pemilu, guna segera dipelajari oleh KPU. Selain itu juga diharapkan tak ada perubahan substansial.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, pada kesempatan terpisah juga menyampaikan,

 “UU Pemilu sudah diundangkan pada 16 Agustus. Undang-undang tersebut terdaftar di lembaga negara sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.”

UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Unduhan (download) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Back To Top